Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako untuk triwulan III tahun 2026 akan dimulai pada 20 Juli mendatang. Kepastian ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Senin, 13 Juli 2026.
Proses Pemutakhiran Data Hampir Rampung
Saat ini, Kementerian Sosial masih menyelesaikan proses pemutakhiran dan pembersihan data penerima manfaat berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Proses tersebut ditargetkan rampung dalam dua hingga tiga hari ke depan sebelum penyaluran dilakukan. "Bansos triwulan ke-III sedang kita proses, kemarin kita sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang kita sedang cleansing, insya Allah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan," kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Hasil pemutakhiran data menyebabkan komposisi penerima bansos mengalami perubahan. Sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) tetap tercatat, sebagian lainnya tidak lagi memenuhi syarat, sementara penerima baru akan masuk dalam daftar sesuai verifikasi terbaru. Gus Ipul mengapresiasi pemerintah daerah yang proaktif melakukan pemutakhiran data, sehingga data semakin akurat dan bansos tepat sasaran. Tiga provinsi paling aktif adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta Kota Bekasi menjadi kota dengan pemutakhiran data terbanyak.
Integrasi dengan Program Pemberdayaan
Proses pemutakhiran data dilakukan mulai tingkat RT/RW, diteruskan ke operator data desa atau kelurahan melalui musyawarah, lalu ke Dinas Sosial setempat, sebelum ditetapkan Bupati/Wali Kota dan diserahkan ke Kemensos. Dari Kemensos, data diteruskan ke BPS untuk verifikasi dan validasi, dan setiap tiga bulan data hasil pemutakhiran yang telah diverifikasi diserahkan kembali ke Kemensos untuk penyaluran bansos. "Intinya dengan pemutakhiran ini diharapkan yang namanya bansos ini diterima oleh mereka yang berhak," imbuh Gus Ipul.
Selain memperbarui data penerima, pemerintah mulai mengintegrasikan penyaluran bansos dengan program pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini menjadi bagian dari paradigma baru "Bansos Sementara, Berdaya Selamanya" yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Nah setelah diterima oleh mereka yang berhak, akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan. Ini yang baru dari Pak Presiden Prabowo, jadi tidak hanya diberi bansos, tapi kita kuatkan dengan pemberdayaan, sehingga keluarga-keluarga ini nanti terukur bisa naik kelas," kata Gus Ipul.
Target 150 Ribu KPM Ikut Pemberdayaan
Kemensos menargetkan tahun ini lebih dari 150 ribu KPM akan didorong mengikuti program pemberdayaan. "Kita harapkan mereka tahun berikutnya nanti sudah tidak menerima bansos lagi, tapi mengembangkan usaha yang hasilnya lebih besar daripada mereka yang menerima bansos," jelasnya. Ada tiga bentuk pemberdayaan yang diberikan sesuai asesmen masing-masing KPM: peningkatan keterampilan, memperkuat akses, dan memperkuat aset. "Ya kita coba apanya dulu, (misal) mereka butuh peningkatan keterampilan atau mereka butuh tambahan aset, tempat untuk usaha misalnya, atau mungkin juga yang ketiga aksesnya dibuka, mungkin dikerjasamakan dengan banyak pihak," pungkas Gus Ipul.
