Komisi VI DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade ini menjadi forum bagi Ferry untuk memaparkan berbagai capaian strategis kementeriannya sepanjang tahun 2025.
Capaian Regulasi dan Program KDMP
Ferry menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, Kementerian Koperasi (Kemenkop) mencatat sejumlah capaian strategis sebagai fondasi penguatan ekosistem koperasi nasional. Salah satu capaian penting di bidang regulasi adalah penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian. Menurut Ferry, RUU ini merupakan langkah penting untuk menghadirkan payung hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan koperasi di Indonesia.
Selain itu, Ferry mengungkapkan capaian pada program Koperasi Desa dan Koperasi Merah Putih (KDMP). Ia menyebut telah menyusun desain pembangunan jangka panjang untuk program tersebut, yang diperkuat dengan berbagai buku saku model bisnis dan 10 modul pelatihan. Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi prioritas, dengan lebih dari 15 ribu pendamping KDMP, 143 ribu pengurus Koperasi Desa dan Koperasi Merah Putih (KDKMP), serta 206 ribu SDM koperasi yang telah mengikuti berbagai program pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas tata kelola koperasi.
Dukungan terhadap Program Prioritas Prabowo
Ferry juga membeberkan bahwa KDKMP mengambil peran nyata dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 69 koperasi telah masuk ke dalam ekosistem MBG, baik sebagai pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun sebagai pemasok bahan baku pokok. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat rantai pasok dan mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal.
Kemenkop Kembali Raih Opini WTP
Ferry juga membeberkan capaian kementeriannya yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) tahun 2025. Sebelumnya, Kemenkop dan UMKM berhasil mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut, sejak 2014 hingga 2024.
"Capaian ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat," imbuh Ferry dalam rapat tersebut.
