Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Ida Mahmudah, mengusulkan agar dewan mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mempercepat pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Usulan ini muncul dalam rapat kerja Komisi D, Selasa (28/7/2026), sebagai respons terhadap belum cairnya DBH yang dinilai krusial bagi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Ida menegaskan bahwa langkah tersebut bukanlah permintaan bantuan, melainkan penagihan atas hak warga Jakarta. "Dengan situasi dan kondisi ekonomi, APBD yang seperti ini ya kita memang bukan meminta, tetapi menagih, karena memang itu haknya warga DKI Jakarta yang harus diturunkan ke kami," ujarnya dalam rapat tersebut. Ia menambahkan bahwa DPRD memiliki fungsi anggaran, sehingga inisiatif mengirimkan surat rekomendasi ke Kemenkeu adalah langkah yang tepat. "Nah, ini kan salah satu fungsi kita juga, fungsi anggaran. Menurut saya tidak ada salahnya kalau DPRD membuat rekomendasi bersurat kepada Kemenkeu agar uang kita dicairkan," kata Ida.
Pencairan DBH Mendesak untuk Program Prioritas
Ida menjelaskan bahwa pencairan DBH sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan pembiayaan berbagai program prioritas pembangunan Jakarta. Program-program tersebut mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengendalian banjir, penanganan sampah, serta infrastruktur lainnya. "Jalan itu kan harus terbangun terus, tidak bisa berhenti. Kebutuhan-kebutuhan banjir, mengurangi banjir, sampah, ini kan butuh biaya. Nah, kalau dana bagi hasil tidak diberikan, ini kan salah satunya pendapatan yang memang diberikan ke pusat," tuturnya.
Menurut Ida, nilai DBH yang diminta tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi sangat berarti bagi kelangsungan pembangunan di ibu kota. Ia optimistis pemerintah pusat akan merespons positif usulan tersebut. "Saya yakin kalau Pak Presiden dengar pasti dicairkan, karena ini kan kecil banget kalau buat pemerintah pusat. Sedangkan buat kita sangat berarti," ujar Ida.
Defisit Anggaran Rp 2 Triliun
Lebih lanjut, Ida mengungkapkan bahwa pagu anggaran yang dikelola Komisi D DPRD DKI Jakarta saat ini sekitar Rp 13 triliun, sementara kebutuhan program mencapai sekitar Rp 15 triliun. Artinya, terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp 2 triliun. Defisit ini menjadi alasan utama mengapa pencairan DBH harus segera direalisasikan. "Kami butuh tambahan pendapatan agar program-program prioritas tidak terhambat," tegasnya.
Ida juga menyampaikan bahwa usulan surat ke Kemenkeu telah dikoordinasikan dengan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike. Ia menyiratkan bahwa Gubernur DKI Jakarta mungkin memiliki rasa sungkan untuk menekan pemerintah pusat, sehingga DPRD mengambil peran sebagai pengingat. "Kalau mungkin Pak Gubernur punya rasa sungkan dengan pemerintah pusat, jadi biarkan kami saja yang memang mengingatkan pusat untuk mencairkan anggaran kita," ungkap Ida.
Dampak jika DBH Tidak Segera Cair
Jika DBH tidak segera dicairkan, dampaknya akan langsung dirasakan pada pembangunan infrastruktur Jakarta. Proyek perbaikan jalan, sistem drainase untuk pengendalian banjir, dan pengelolaan sampah bisa terhambat. Hal ini berpotensi memperburuk kualitas hidup warga Jakarta, terutama mengingat musim hujan yang kerap menyebabkan banjir di berbagai titik. Selain itu, keterlambatan pencairan juga dapat mengganggu proses penyusunan APBD 2027 yang sedang dibahas.
Ida berharap pemerintah pusat segera merespons surat rekomendasi dari DPRD DKI. Menurutnya, pencairan DBH adalah hak daerah yang dijamin undang-undang, bukan sekadar permintaan. "Ini adalah hak warga DKI Jakarta yang harus diturunkan kepada kami. Kami hanya menagih apa yang sudah menjadi milik kami," pungkasnya.
