Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memuji perubahan paradigma pembangunan ekonomi nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikannya di hadapan Prabowo saat menghadiri Harlah ke-28 PKB di JICC, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
PKB Komitmen Kawal Arah Baru Ekonomi
“Kesungguhan inilah yang membawa kita semua hari ini pada satu kesimpulan, arah baru ekonomi ini tidak boleh berhenti. PKB akan terus bersama Pak Prabowo mensukseskan arah baru ekonomi ini,” tegas Cak Imin.
Menurut Cak Imin, pemerintahan saat ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berupaya mengedepankan pemerataan dan keadilan yang sering kali tidak berjalan beriringan. “Kita bekerja keras bersama partai-partai legislatif dan eksekutif untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, berbagai regulasi juga kita buat semua untuk kita bersama-sama mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Namun kita kadang lupa bahwa pertumbuhan ekonomi itu juga tidak seiring dengan pemerataan dan keadilan,” ungkapnya.
Ia menilai pemerintahan Prabowo kini mulai menggeser paradigma tersebut dengan menempatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan keadilan secara beriringan.
PKB Siap Mengawal dan Menyempurnakan Kemandirian Ekonomi
Cak Imin menegaskan, PKB siap mengawal penyempurnaan berbagai upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. “Inilah yang menjadi komitmen kesungguhan kita untuk kita tindaklanjuti dengan menyempurnakan semua langkah-langkah sebagai bagian dari penyempurnaan arah kemandirian ekonomi kita,” kata Cak Imin.
Ia juga menyoroti perubahan arah politik anggaran pemerintah saat ini yang seharusnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pembangunan 5.000 jembatan di berbagai pelosok Indonesia menjadi salah satu kebijakan yang dinilai bisa langsung dirasakan manfaatnya.
Sejalan dengan itu, arah baru ekonomi tersebut juga harus diikuti dengan reformasi regulasi agar dapat berjalan efektif. Setidaknya, PKB mencatat terdapat 108 undang-undang yang perlu direvisi guna mendukung terwujudnya kedaulatan ekonomi nasional. “PKB mencatat paling tidak ada 108 undang-undang yang harus kita perbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan,” ujarnya.
Perubahan undang-undang tersebut merupakan komitmen lanjutan Presiden Prabowo untuk memastikan kekayaan Indonesia dapat dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
