Yusril Soroti Risiko Sayembara Begal
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendara memberikan tanggapan atas kontroversi sayembara penangkapan begal yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dalam pernyataannya, Yusril mengingatkan bahwa pemberian hadiah kepada penangkap begal tidak sesederhana yang dibayangkan karena proses pembuktian bersalah memerlukan waktu lama.
“Bisa saja nanti penangkap begal kecewa karena hadiah yang dijanjikan tak kunjung diberikan sebab masih harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bahkan sampai Mahkamah Agung,” ujar Yusril dalam keterangannya, Minggu (26/7/2026).
Negara Wajib Lindungi Semua Warga
Yusril menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara, termasuk korban pembegalan. Namun, pelaku kejahatan pun tetap memiliki hak untuk diproses secara hukum. Ia menekankan agar penangkapan dilakukan secara manusiawi dan sesuai prosedur.
“Mereka harus ditangkap hidup-hidup, diadili secara adil, dan dijatuhi hukuman yang setimpal oleh pengadilan. Jangan sampai mereka tewas karena digebuki beramai-ramai di luar batas perikemanusiaan. Perbuatan seperti itu juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang wajib dicegah,” kata Yusril.
Imbauan Tingkatkan Patroli dan Edukasi
Lebih lanjut, Yusril meminta Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk meningkatkan patroli keamanan di kawasan rawan begal. Ia juga mendorong edukasi kepada masyarakat tentang cara melaporkan tindak pidana yang benar.
“Dengan demikian, masyarakat tidak terdorong melakukan tindakan main hakim sendiri. Menjaga keamanan adalah tanggung jawab bersama, tetapi penegakan hukum tetap harus dilakukan oleh aparat yang berwenang,” tambahnya.
Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara bagi warga yang membantu menangkap pelaku begal dan kejahatan jalanan. Menurutnya, langkah itu merupakan strategi psikologis untuk mencegah aksi main hakim sendiri, bukan ajakan berburu pelaku. Pendekatan berbasis insentif ini juga bertujuan menghidupkan kembali tradisi ronda malam atau Pos Siskamling yang sempat meredup.
Polemik sayembara ini terus bergulir, dan Yusril menekankan bahwa keamanan daerah tetap perlu ditingkatkan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan partisipasi masyarakat sesuai koridor hukum.
