Ketua DPR Puan Maharani mendorong Pemerintah untuk memberikan ketepatan dan kecepatan informasi mengenai hantavirus yang belakangan menjadi perhatian global. Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur kesehatan sebagai langkah antisipasi penyebaran virus.
Desakan Puan soal Informasi Hantavirus
“Pemerintah harus hadir lebih cepat dalam memberikan kepastian informasi dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi ancaman hantavirus. Termasuk ketepatan informasi agar masyarakat tenang dan tidak panik dengan munculnya kasus virus ini,” kata Puan, Senin (11/5/2026).
Hantavirus mendapat sorotan global ketika menyerang kapal pesiar mewah MV Hondius yang berlayar di Samudera Atlantik. Tiga penumpang meninggal akibat Hantavirus, dan varian Andes virus diketahui dapat menular antarmanusia dalam kondisi tertentu. Hantavirus adalah kelompok virus dari genus Orthohantavirus yang umumnya dibawa hewan pengerat seperti tikus dan celurut, dan tergolong penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia.
Sebelum wabah di kapal pesiar, Indonesia telah mencatat kasus Hantavirus. Kementerian Kesehatan mengungkapkan ada 23 kasus tersebar di sembilan provinsi, dengan tiga kematian dalam tiga tahun terakhir. Jenis Hantavirus di Indonesia berbeda dengan yang memicu wabah di kapal tersebut.
Pendekatan Tenang dan Terbuka
Puan memandang kemunculan kasus Hantavirus di Indonesia perlu ditangani dengan pendekatan tenang, terbuka, dan berbasis perlindungan masyarakat. “Tantangan terbesar dalam menghadapi ancaman penyakit yang belum umum perlu dilakukan dari berbagai aspek,” jelas politisi PDIP tersebut. “Bukan hanya aspek medis, tetapi juga kemampuan negara menjaga kepercayaan masyarakat melalui informasi jelas, langkah antisipasi terukur, dan perlindungan yang dapat dirasakan.”
Puan mengingatkan bahwa masyarakat saat ini sensitif terhadap isu kesehatan setelah pandemi Covid-19. Meski penularan Hantavirus tak secepat Covid-19, kekhawatiran masyarakat lebih besar karena pengalaman ketidakpastian. “Negara perlu memastikan setiap informasi penyakit menular disampaikan secara transparan dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan ketakutan atau kebingungan,” pesan Puan.
Langkah Antisipasi
Puan memandang pemerintah perlu bergerak cepat memastikan masyarakat memahami situasi secara utuh, termasuk pola penularan, kelompok rentan, langkah pencegahan, dan tingkat risiko. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari perlindungan publik. “Ketika masyarakat tidak mendapatkan penjelasan yang cukup, ruang disinformasi dan ketakutan dapat berkembang lebih cepat daripada penanganan,” ujarnya.
Puan mendorong penguatan komunikasi publik kesehatan yang dekat dengan masyarakat dan mudah dipahami, bukan hanya penjelasan teknis yang sulit diakses. Sosialisasi harus menyentuh akar rumput.
Kesiapan Layanan Kesehatan
Mantan Menko PMK ini juga menyoroti kesiapan layanan kesehatan daerah dalam mendeteksi dan menangani penyakit zoonosis secara cepat. Puan meminta pemerintah memperkuat surveilans untuk mencegah penularan virus. “Kita bersyukur temuan suspect Hantavirus di Kulonprogo, Yogyakarta, dan WNA di Jakarta yang kontak erat klaster MV Hondius telah dinyatakan negatif. Namun pemantauan dan surveilans harus terus diperkuat,” katanya.
Puan mengatakan ancaman penyakit berbasis lingkungan sering muncul di daerah dengan kapasitas layanan kesehatan dan pengawasan lingkungan yang belum merata. Ia mendorong pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kasus yang sudah muncul, tetapi juga memperkuat kesiapan daerah, termasuk fasilitas kesehatan, tenaga medis, laboratorium, mekanisme deteksi dini, dan pelaporan cepat. “Perlindungan masyarakat di wilayah dengan tingkat kerentanan lebih tinggi harus menjadi perhatian,” sambung cucu Bung Karno itu.
Puan menegaskan masyarakat perlu merasakan kehadiran negara sejak tahap awal ancaman kesehatan, bukan setelah kasus berkembang luas. “Kami di DPR melalui alat kelengkapan dewan terkait akan memastikan pemerintah bergerak cepat, terbuka, dan mampu memberi rasa aman kepada masyarakat melalui langkah jelas yang dapat dipantau,” ujarnya.
Keberhasilan negara menghadapi ancaman kesehatan tidak hanya diukur dari rendahnya jumlah kasus, melainkan dari kemampuan menjaga ketenangan masyarakat, membangun kepercayaan publik, dan memastikan setiap warga merasa terlindungi saat menghadapi potensi risiko kesehatan baru, tutup Puan.
