Enam negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan Yordania secara bersama-sama mengutuk agresi yang dilancarkan oleh Iran dan proksi-proksinya terhadap wilayah mereka. Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Jumat, 24 Juli 2026, ketujuh negara tersebut menyatakan bahwa serangan Iran terhadap wilayah, warga negara, dan infrastruktur sipil terus berlanjut tanpa henti sejak 28 Februari 2026, termasuk setelah Washington dan Teheran menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 17 Juni.
Serangan Meningkat di Bahrain, Kuwait, dan Yordania
Mereka menegaskan bahwa serangan tersebut meningkat secara signifikan, khususnya terhadap Bahrain, Kuwait, dan Yordania. Target serangan meliputi fasilitas energi, pabrik desalinasi air, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur sipil lainnya. Ketujuh negara menekankan bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran eksplisit terhadap Piagam PBB, hukum internasional, hukum humaniter internasional, Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817 (2026), serta komitmen Iran berdasarkan MoU, yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
Hak Bela Diri dan Langkah Hukum
Negara-negara Teluk dan Yordania menegaskan kembali hak inheren mereka untuk membela diri secara individu dan kolektif berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Mereka menyatakan berhak mengambil semua tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan, wilayah, warga negara, kapal dagang, dan infrastruktur vital dari serangan yang terus berlanjut. Pernyataan tersebut juga menyambut baik keputusan Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi untuk membatasi kepemilikan senjata hanya untuk negara hingga 30 September 2026, dan mendukung langkah-langkah tegas pemerintah Irak untuk mencegah milisi pro-Iran melanjutkan operasi permusuhan terhadap negara-negara kawasan.
Seruan ke Dewan Keamanan PBB
Pernyataan bersama tersebut menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk segera mengadopsi resolusi yang menuntut penghentian segera serangan Iran, mengakui hak negara-negara yang terkena dampak untuk membela diri, dan mempertimbangkan langkah-langkah tambahan jika serangan sistematis tidak berhenti. Negara-negara Teluk dan Yordania juga memuji keberanian, profesionalisme, dan kesiapan tinggi angkatan bersenjata mereka dalam mempertahankan kedaulatan, keamanan, stabilitas, dan keselamatan warga sipil.
Komitmen terhadap Navigasi dan Stabilitas Regional
Ketujuh negara menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kebebasan dan keselamatan navigasi di Selat Hormuz dan Bab al-Mandeb, serta terhadap pelestarian keamanan dan stabilitas regional. Mereka menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan semua negara di kawasan dan Organisasi Maritim Internasional (IMO) guna membangun pengaturan permanen yang sesuai dengan hukum internasional, Konvensi PBB tentang Hukum Laut, kedaulatan negara, dan hubungan bertetangga yang baik.
