Jakarta - Nonton bareng (nobar) film 'Pesta Babi' karya Dandhy Laksono dan kawan-kawan di sejumlah kampus dibubarkan. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR akan menindaklanjuti persoalan tersebut.
Puan awalnya mengaku mendengar terkait pembubaran nobar film 'Pesta Babi'. Ia juga mendengar isi dan judul film tersebut sensitif.
"Terkait dengan nobar yang sekarang sedang menjadi pembicaraan, memang yang saya dengar bahwa isi atau judul dari film tersebut tentu saja sensitif," kata Puan saat konferensi pers seusai rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Ia mengaku belum mengetahui secara mendalam mengenai film tersebut. Namun ia memastikan DPR akan menindaklanjutinya. "Apa isi dan isi filmnya itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindak lanjuti di DPR," ucap dia.
Puan berpandangan, jika isi film tersebut dianggap tidak baik, memang harus diantisipasi. Hanya saja, menurutnya, antisipasi yang dilakukan harus dengan baik, bukan pembubaran. "Kalau memang itu kemudian membuat hal yang sensitif tersebut tidak baik di masyarakat, tentu saja harus diantisipasi dengan baik juga. Namun harus ditindaklanjuti sesuai dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut," ujar dia.
Pembubaran di Beberapa Kampus
Sebelumnya diberitakan, nobar film 'Pesta Babi' karya Dandhy Laksono cs di sejumlah kampus di Mataram dibubarkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) buka suara.
Dilansir detikBali, Selasa (12/5), pembubaran dilakukan pihak Rektorat Universitas Mataram (Unram) pada Kamis malam (7/5). Sebelumnya, pembubaran nobar film Pesta Babi juga terjadi di Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma) Mataram pada Senin (27/4). Selain itu, pembubaran serupa dilakukan pihak Rektorat Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram pada Jumat (8/5) malam.
Tanggapan Bakesbangpol NTB
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) NTB Surya Bahari mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Undikma dan Unram terkait pembubaran nobar film tersebut. Menurut dia, langkah pembubaran dilakukan pihak kampus karena mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan.
"Kalau dibiarkan kan nanti dampaknya luar biasa kalau memang dibiarkan. Kami dengan Undikma sudah koordinasi dengan rektoratnya. Jadi koordinasi intern saja dulu," ujar mantan Sekretaris DPRD NTB itu.
Puan menegaskan DPR akan meminta penjelasan dari komisi terkait untuk memastikan langkah antisipasi yang tepat. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang dan semua pihak dapat menyikapi secara bijak.
