Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Sidak yang dilakukan pada Selasa (12/5/2026) pagi itu menemukan sejumlah persoalan terkait kebersihan dan standar kesehatan pangan.
Temuan di Lapangan
Dalam sidak tersebut, Dudung menemukan beberapa kondisi yang dinilai tidak sesuai standar, antara lain area dapur yang kotor, keberadaan belatung, pallet yang tidak memenuhi standar sehat, tempat pencucian yang tidak layak, ruangan dapur yang panas, serta area dapur kering, penyimpanan basah, dan gudang kering yang masih bercampur. Menurut Dudung, pemisahan antara area kotor dan area bersih merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan.
Tindakan Tegas
Dudung meminta agar dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera diperbaiki dalam waktu dekat. "Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN," kata Dudung dalam keterangan tertulis Kantor Staf Presiden. Ia juga telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional dan Wakil Kepala BGN untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. Dudung mendorong agar dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera disuspen.
Prioritas Program MBG
Dudung menekankan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memenuhi gizi anak-anak Indonesia dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak boleh hanya mengejar target jumlah makanan, tetapi harus memastikan nilai gizi dan kesehatan penerima manfaat. "Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, catering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden," ucapnya.
Pertanggungjawaban Anggaran
Dudung mengingatkan bahwa anggaran MBG berasal dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan secara benar. Ia meminta semua pihak, termasuk yayasan, pengelola SPPG, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, tidak menjadikan program ini semata-mata sebagai ladang bisnis. "Tidak boleh ada pihak-pihak yang tujuan kita itu baik, kemudian diuntungkan secara berlebihan. Kalau ada keuntungan ya wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan," katanya.
Pengawasan Masyarakat
Dudung juga meminta masyarakat dan perangkat wilayah, termasuk RT, ikut mewaspadai pelaksanaan program MBG di lapangan. Menurutnya, kelalaian terhadap standar kesehatan dapat berdampak serius terhadap anak-anak penerima manfaat. "Jangan menganggap gampang. Nanti kalau terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban. Ini yang tidak kita inginkan," tegasnya.
Rencana Sidak Lanjutan
Dudung memastikan KSP akan terus mengawal pelaksanaan program MBG. Ia bahkan menyatakan akan melakukan sidak secara diam-diam ke sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat, untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai standar. "Saya sudah mendapat informasi tentang kondisi di beberapa tempat lain, termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya akan melakukan sidak secara diam-diam untuk memastikan program ini benar-benar berjalan sesuai standar," ujarnya.
Audit Nasional SPPG
Eks Pangdam Jaya ini menegaskan pengawalan program MBG merupakan bagian dari tanggung jawab KSP untuk memastikan program prioritas Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Program ini dirintis dari sekarang agar kualitas anak-anak Indonesia ke depan mampu bersaing dengan dunia luar. Oleh karena itu, standar kesehatan, kebersihan, dan nilai gizi harus menjadi perhatian utama," ujarnya.
Dudung menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dikawal secara ketat agar berjalan cepat, aman, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak Indonesia. Ia memastikan KSP akan mengaudit seluruh SPPG secara nasional. Pihaknya akan mengklasifikasi SPPG yang layak ataupun tidak. "Yang pertama harus kita perhatikan adalah kebersihan. KSP akan segera mengaudit secara cepat dan memverifikasi secara nasional SPPG. Nanti akan ada klasifikasi, apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak sehingga tidak bisa operasional," kata Dudung.
Dudung menambahkan sertifikat dan proses verifikasi dapur SPPG tidak boleh berhenti pada aspek administrasi. Menurutnya, yang paling penting memastikan kondisi faktual di lapangan benar-benar memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan. "Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak," ujarnya.
