Menteri Israel Bezalel Smotrich Kembali Picu Kontroversi dengan Usulan Migrasi Paksa Warga Palestina
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, kembali menimbulkan gelombang kontroversi dengan pernyataan terbarunya yang mengusulkan kebijakan untuk "mendorong migrasi" warga Palestina dari Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Partai Zionisme Religius yang digelar pada Selasa (17/2/2026) malam, seperti dilaporkan oleh AFP dan The Times of Israel pada Rabu (18/2/2026).
Usulan Kebijakan yang Dikritik sebagai Pembersihan Etnis
Smotrich, yang dikenal sebagai politisi sayap kanan garis keras, secara terbuka menyatakan bahwa pemerintah Israel harus menghapus gagasan negara teror Arab dan secara resmi membatalkan Perjanjian Oslo. "Kita akhirnya akan secara resmi dan secara praktis membatalkan Perjanjian Oslo yang terkutuk dan memulai jalan menuju kedaulatan, sambil mendorong migrasi dari Gaza dan Yudea dan Samaria," ujarnya, menggunakan istilah alkitabiah untuk Tepi Barat.
Para pengkritik dengan cepat mengecam usulan ini, menyamakannya dengan pembersihan etnis, sebuah gagasan yang telah berulang kali didorong oleh pemimpin sayap kanan Israel. Smotrich menegaskan bahwa tidak ada solusi jangka panjang lainnya, dan pernyataannya disambut tepuk tangan dari hadirin dalam acara tersebut.
Latar Belakang Keputusan Kontroversial tentang Tanah di Tepi Barat
Kontroversi ini muncul setelah pemerintah Israel, dengan Smotrich sebagai salah satu penggagas, menyetujui proposal untuk mendaftarkan sebagian besar tanah di Tepi Barat sebagai "milik negara" jika warga Palestina tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Proposal ini diajukan bersama Menteri Kehakiman Yariv Levin dan Menteri Pertahanan Israel Katz, menurut laporan televisi lokal Israel KAN.
Smotrich menggambarkan langkah ini sebagai kelanjutan dari "revolusi permukiman untuk mengendalikan semua tanah kita", yang disampaikannya pada Minggu (15/2/2026). Keputusan ini telah memicu kecaman luas dari komunitas internasional.
Reaksi Keras dari Otoritas Palestina dan Komunitas Internasional
Otoritas Palestina bereaksi keras terhadap langkah Israel tersebut, memperingatkan bahwa hal itu sama dengan "aneksasi de-facto" dan pelanggaran hukum internasional. Selain itu, misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari 85 negara pada Selasa (17/2/2026) secara kolektif mengutuk Tel Aviv atas tindakannya di Tepi Barat.
Negara-negara seperti Arab Saudi dan Turki juga telah menyuarakan kecaman mereka, menambah tekanan internasional terhadap pemerintah Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Konteks Politik dan Pemilu Mendatang
Partai Zionisme Religius yang dipimpin Smotrich merupakan kekuatan sayap kanan garis keras dalam pemerintahan Netanyahu. Namun, dengan pemilu parlemen Israel dijadwalkan pada Oktober mendatang, partai ini secara konsisten memperoleh suara mendekati atau di bawah ambang batas pemilu, menunjukkan tantangan elektoral yang dihadapinya.
Perjanjian Oslo, yang dirujuk oleh Smotrich, adalah dua perjanjian yang ditandatangani pada 1993 dan 1995 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menetapkan kerangka kerja untuk solusi dua negara. Usulan Smotrich untuk membatalkannya menandai pergeseran signifikan dalam kebijakan Israel.
