Rusia Kutuk Serangan AS-Israel ke Iran: Langgar Piagam PBB dan Hukum Internasional
Rusia Kutuk Serangan AS-Israel ke Iran Langgar Hukum Internasional

Rusia Kecam Keras Serangan Militer AS dan Israel terhadap Iran di Sidang Darurat PBB

Dalam sesi darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), utusan Rusia untuk organisasi internasional tersebut melancarkan kecaman tajam terhadap serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran. Vassily Nebenzia, perwakilan tetap Rusia di PBB, secara tegas menyatakan bahwa aksi militer tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diakui secara universal.

Kutukan atas Tindakan Agresi Tanpa Provokasi

"Tindakan Washington dan Yerusalem Barat tidak lain adalah tindakan agresi bersenjata tanpa provokasi lainnya terhadap negara anggota PBB yang berdaulat dan independen," tegas Nebenzia dalam pernyataannya yang dikutip dari kantor berita Anadolu pada Minggu, 1 Maret 2026.

Diplomat Rusia itu menambahkan bahwa serangan tersebut "secara terang-terangan melanggar piagam organisasi dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional." Menurut penilaian resmi Moskow, operasi militer ini bukan hanya intervensi dalam urusan internal Iran, tetapi juga upaya untuk menghancurkan negara yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Barat.

Kritik terhadap Langkah Gegabah yang Memicu Eskalasi Regional

Nebenzia lebih lanjut mengkritik apa yang disebutnya sebagai "langkah gegabah dan tidak bertanggung jawab" dari pihak Amerika Serikat dan Israel. Dia memperingatkan bahwa tindakan semacam ini telah menyebabkan peningkatan ketegangan yang signifikan di seluruh kawasan Timur Tengah.

"Seperti yang telah kami peringatkan sebelumnya, langkah-langkah tidak bijaksana ini telah memicu eskalasi situasi secara tajam di wilayah tersebut," ujar diplomat senior Rusia itu. Dia juga menegaskan bahwa operasi militer tersebut merupakan pengkhianatan terhadap proses diplomasi dan penyelesaian konflik melalui jalur damai.

Proses Sidang Darurat dan Kritik terhadap Kepemimpinan Inggris

Sesi darurat Dewan Keamanan PBB ini sendiri diminta oleh lima negara anggota tetap, yaitu misi permanen Prancis, Bahrain, China, Rusia, dan Kolombia. Namun, dalam perkembangan yang menarik, Nebenzia mengungkapkan bahwa Rusia dan China sebelumnya telah meminta perwakilan Inggris - yang saat ini menjabat sebagai presiden Dewan Keamanan - untuk mengadakan pertemuan dengan agenda khusus membahas "ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional."

Diplomat Rusia itu tidak segan mengkritik keras kepemimpinan Inggris di dewan tersebut. "Upaya kepresidenan Inggris untuk secara artifisial mengecilkan tingkat bahaya situasi saat ini sama sekali tidak dapat diterima," tegasnya. Kritik lebih lanjut ditujukan pada penolakan Inggris untuk mengundang Jeffrey David Sachs, direktur Pusat Pembangunan Berkelanjutan di Universitas Columbia, untuk memberikan pengarahan kepada dewan meski telah diminta oleh Rusia dan China.

Implikasi Hubungan Internasional dan Masa Depan Diplomasi

Pernyataan keras dari perwakilan Rusia ini menandai ketegangan baru dalam hubungan internasional, khususnya antara Moskow dengan Washington dan sekutunya. Kecaman terbuka di forum PBB ini memperlihatkan perbedaan pendekatan yang mendasar dalam menyikapi konflik di Timur Tengah.

Insiden ini juga mengangkat pertanyaan penting tentang efektivitas mekanisme keamanan kolektif PBB dalam mencegah eskalasi konflik bersenjata. Dengan Rusia secara terbuka menuduh AS dan Israel melanggar piagam PBB, muncul kekhawatiran tentang kemampuan organisasi internasional tersebut dalam mempertahankan prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan global yang menjadi mandat utamanya.