Penegasan Kebijakan Larangan Warga Israel
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa negaranya akan mempertahankan kebijakan yang telah berlangsung puluhan tahun untuk melarang warga negara Israel memasuki wilayah Malaysia. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap tekanan dari delapan anggota Kongres Amerika Serikat yang mengecam kebijakan tersebut.
Dalam pernyataannya pada Rabu (22/7/2026), Anwar menekankan bahwa Malaysia tidak melanggar hukum internasional dengan kebijakan ini. Ia menolak tuduhan bahwa Malaysia tidak menghormati hak negara lain, seperti yang dinyatakan oleh para anggota Kongres AS dalam surat mereka kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Tanggapan Terhadap Tekanan AS
Para anggota Kongres AS mendesak Departemen Luar Negeri AS untuk meninjau ulang hubungan keamanan dan ekonomi dengan Malaysia, serta menghentikan pendanaan program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional yang memberikan pelatihan profesional bagi personel militer Malaysia.
Anwar menyebut bahwa para anggota parlemen AS itu memanfaatkan kesempatan untuk mengancam pemerintah Malaysia dan dirinya sebagai perdana menteri. "Ternyata mereka sama sekali tidak mengikuti perkembangan terkini, di mana banyak negara melarang hal tersebut dan Malaysia sendiri telah menerapkan larangan itu selama beberapa dekade," ujarnya.
Dasar Kebijakan: Solidaritas Palestina
Menurut Anwar, kebijakan ini didasarkan pada penentangan terhadap kehadiran warga negara Israel, bukan orang Yahudi, karena mereka dianggap terlibat dalam pembunuhan, kejahatan, penindasan, dan penjajahan terhadap Palestina dan Gaza. "Kami menentang kehadiran warga negara Israel di sini karena mereka merupakan bagian tak terpisahkan dan terlibat dalam pembunuhan, kejahatan, dan penindasan serta penjajahan terus-menerus terhadap Palestina dan Gaza," tegasnya.
Anwar menegaskan bahwa Malaysia akan terus menyuarakan dukungan untuk Palestina dan Gaza, meskipun banyak negara lain bersikap diam atau selektif terhadap kekejaman yang terjadi. "Malaysia merupakan negara yang merdeka dan kami menggunakan hak-hak kami dan bangga untuk menyatakan bahwa rakyat Malaysia menjunjung tinggi martabat manusia serta menghormati semangat kemanusiaan," ucapnya.
Hubungan dengan AS Tetap Baik
Anwar juga menekankan bahwa protes dari anggota Kongres AS seharusnya tidak mempengaruhi hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Malaysia tetap menyambut baik warga negara AS serta investasi bisnis dan perdagangan dari negara tersebut. "Kami menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat sama seperti kami melakukannya dengan negara-negara lainnya, namun mustahil bagi kami untuk bersikap begitu penakut hingga tidak berani mengecam tindakan berlebihan seperti pembunuhan terhadap orang-orang tidak bersalah, termasuk mereka yang berada di Palestina dan Gaza," tandasnya.
Dengan pernyataan ini, Anwar Ibrahim menegaskan komitmen Malaysia terhadap kebijakan luar negeri yang independen dan prinsip kemanusiaan, meskipun menghadapi tekanan dari negara adidaya.
