Negara Arab Kecam Pernyataan Dubes AS untuk Israel Soal Tafsir Alkitab
Sejumlah negara Arab telah mengecam keras pernyataan yang disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee. Pernyataan tersebut dinilai menyiratkan bahwa Israel memiliki hak atas wilayah luas di kawasan Timur Tengah berdasarkan tafsir Alkitab.
Wawancara di Podcast Tucker Carlson
Pernyataan kontroversial itu disampaikan Huckabee dalam sebuah wawancara di podcast milik komentator sayap kanan, Tucker Carlson. Wawancara tersebut dirilis pada hari Jumat, tanggal 20 Februari 2026. Dalam sesi wawancara itu, Carlson menyinggung ayat Alkitab yang kerap ditafsirkan oleh beberapa kalangan bahwa Israel berhak atas wilayah yang membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Eufrat di Suriah dan Irak.
Menanggapi hal itu, Huckabee sempat menyatakan dengan nada yang dianggap provokatif, “Tidak masalah jika mereka mengambil semuanya”. Ungkapan ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama negara-negara Arab yang merasa terancam dengan implikasi pernyataan tersebut.
Reaksi dan Kecaman dari Negara Arab
Negara-negara Arab menilai pernyataan Huckabee tidak hanya tidak sensitif, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan baru di kawasan Timur Tengah yang sudah rentan dengan konflik. Mereka menekankan bahwa klaim teritorial berdasarkan tafsir agama dapat mengabaikan kedaulatan negara-negara lain dan prinsip-prinsip hukum internasional.
Beberapa analis menyebutkan bahwa pernyataan ini dapat memperburuk hubungan diplomatik antara AS dengan sekutu Arabnya, serta memengaruhi upaya perdamaian di wilayah tersebut. Negara Arab menyerukan agar AS lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan resmi, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif seperti batas wilayah dan konflik Israel-Palestina.
Insiden ini juga menyoroti peran media dan podcast dalam menyebarkan narasi yang dapat memengaruhi politik internasional. Wawancara di platform seperti podcast Tucker Carlson sering kali menjadi ajang untuk pandangan-pandangan ekstrem yang tidak selalu mewakili kebijakan resmi pemerintah.
