Hamas Buka Suara Soal Indonesia Jadi Wakil Komandan Pasukan Stabilitas Internasional di Gaza
Kelompok Hamas telah membuka suara mengenai rencana pengiriman Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) ke Jalur Gaza, yang menempatkan Indonesia dalam posisi strategis sebagai salah satu wakil komandan. Pernyataan ini disampaikan menyusul pertemuan perdana "Dewan Perdamaian" yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada Kamis lalu, di mana sejumlah negara, termasuk Indonesia, mengumumkan komitmen mereka untuk berkontribusi dalam pasukan tersebut.
Posisi Hamas Terhadap Pasukan Internasional
Juru bicara Hamas, Qassem, dalam wawancara dengan AFP pada Sabtu (21/2/2026), menegaskan bahwa posisi kelompoknya mengenai pasukan internasional sudah jelas. "Kami menginginkan pasukan penjaga perdamaian yang memantau gencatan senjata, memastikan pelaksanaannya, dan bertindak sebagai penyangga antara tentara pendudukan dan rakyat kami di Jalur Gaza, tanpa mencampuri urusan internal Gaza," imbuhnya. Pernyataan ini menekankan keinginan Hamas agar ISF berfokus pada fungsi pengawasan dan stabilisasi, bukan intervensi dalam urusan domestik Gaza.
ISF bertujuan untuk merekrut hingga 20.000 tentara serta pasukan polisi baru. Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan hingga 8.000 tentara, menjadikannya salah satu kontributor terbesar dalam misi ini. Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi untuk Gaza yang ditunjuk oleh Amerika Serikat, mengumumkan dalam pertemuan Dewan Perdamaian bahwa proses perekrutan untuk pasukan polisi pasca-Hamas di Gaza telah dimulai.
Kesiapan Indonesia dan Dukungan Palestina
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menyatakan bahwa Indonesia siap mengerahkan hingga 1.000 prajurit ke Gaza pada April, dengan potensi peningkatan menjadi 8.000 pada akhir Juni tahun ini. Indonesia menjadi negara pertama yang secara terbuka menyatakan kesediaan mengirim pasukan ke Gaza, dan jika terealisasi, kontribusi ini akan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah misi penjaga perdamaian dunia. Namun, penempatan pasukan masih menunggu persetujuan akhir dari Presiden Prabowo.
Selain Indonesia, Presiden Trump menyebutkan bahwa negara-negara lain yang telah berkomitmen untuk menyediakan pasukan termasuk Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menambahkan bahwa pihak Palestina memahami rencana pengiriman ISF ke Gaza. "Kemarin juga ada Palestina, Prof Dr Ali Shaath, ada di sana sebagai perwakilan Palestina yang juga merupakan chairman NCAG, National Committee on Administration of Gaza. Jadi Palestina juga sudah ada di sana, sudah tahu, sudah paham," kata Sugiono.
Menurut Sugiono, Ali Shaath menyampaikan bahwa Palestina membutuhkan situasi yang aman dan stabil sebagai langkah pertama. "Pertama, yang mereka butuhkan adalah situasi yang aman dan stabil. Jadi semua rencana komprehensif, kunci pertamanya adalah gencatan senjata, kemudian menciptakan suasana yang aman dan stabil. Baru tahap-tahap berikutnya itu bisa dilakukan," jelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa dialog antara pihak-pihak terkait telah berjalan dengan melibatkan perwakilan Palestina.
Implikasi dan Langkah Selanjutnya
Qassem dari Hamas juga menanggapi pelatihan pasukan polisi Palestina dalam kerangka nasional mereka. "Melatih pasukan polisi Palestina dalam kerangka nasional mereka bukanlah masalah jika tujuannya adalah untuk menjaga keamanan internal di Jalur Gaza dan menghadapi kekacauan yang ingin diciptakan oleh pendudukan dan milisinya," tambahnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Hamas mungkin terbuka terhadap upaya pembangunan kapasitas keamanan lokal, asalkan tidak dianggap sebagai bentuk intervensi asing.
Dengan Indonesia yang ditunjuk sebagai wakil komandan ISF, peran negara ini dalam konflik Timur Tengah semakin menonjol. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perdamaian global tetapi juga menempatkannya dalam posisi yang kompleks di tengah dinamika politik regional. Proses selanjutnya akan bergantung pada persetujuan final dari pemerintah Indonesia dan koordinasi lebih lanjut dengan semua pihak yang terlibat, termasuk Hamas dan otoritas Palestina.
