Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi yang dialami bangsa Palestina dalam forum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Dalam pidatonya, ia menyoroti kegagalan penegakan Piagam PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Palestina.
Pidato di High-Level Open Debate
Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam High-Level Open Debate DK PBB yang bertema "Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System" di New York, Amerika Serikat. Forum tersebut dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok selaku Presiden Dewan Keamanan PBB bulan Mei 2026 dan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Sugiono menekankan bahwa Palestina menjadi ujian komitmen internasional terhadap implementasi Piagam PBB. Ia menyebut komunitas global telah gagal menegakkan komitmen tersebut secara konsisten.
Kritik terhadap Penerapan Selektif Hukum Internasional
"Menlu RI menegaskan bahwa tantangan global saat ini bukan disebabkan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, melainkan karena prinsip-prinsip hukum internasional dan multilateralisme terlalu sering diterapkan secara selektif. Indonesia menilai bahwa situasi di Palestina, khususnya di Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten," demikian bunyi keterangan resmi dari laman Kementerian Luar Negeri, Rabu (27/5/2026).
Indonesia kembali menegaskan bahwa solusi dua negara (two-State solution), berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, tetap merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.
Serangan terhadap Pasukan Perdamaian
Sugiono juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan perdamaian PBB akhir-akhir ini. Ia menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian melanggar prinsip multilateralisme dan harus dihentikan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS. Menlu RI mengatakan jalur pelayaran strategis internasional semestinya tidak menjadi arena konfrontasi maupun tawar-menawar politik.
Ancaman Keamanan Global dan Reformasi DK PBB
Sugiono mengingatkan semua pihak untuk waspada terhadap ancaman keamanan global, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan senjata otonom (autonomous weapons).
"Dalam konteks tersebut, Indonesia kembali mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, transparan, akuntabel, dan mampu mencerminkan suara negara-negara berkembang," ujarnya.
Pertemuan Bilateral
Kementerian Luar Negeri melaporkan bahwa Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RRT Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Argentina untuk membahas isu strategis serta perkembangan kawasan dan global. Menlu juga melakukan diplomasi dengan Menlu Pakistan, Bahrain, Kyrgyzstan, dan Kuba.
