Pemerintah Malaysia kembali menegaskan penolakannya untuk mengakui Israel, meskipun menghadapi tekanan yang semakin besar dari Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyatakan bahwa posisi tersebut merupakan kebijakan jangka panjang yang telah dipertahankan oleh berbagai pemerintahan sebelumnya.
Penegasan Posisi di Tengah Ketegangan Diplomatik
Pernyataan tersebut muncul di tengah ketegangan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Amerika Serikat. Ketegangan ini dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, pada 15 Juli lalu yang menegaskan bahwa Malaysia akan mengusir setiap warga negara Israel yang masuk ke wilayahnya. Kebijakan ini langsung menuai kecaman dari anggota Kongres AS yang mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mendesak Departemen Luar Negeri AS untuk meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonomi dengan Malaysia.
Dampak Tekanan AS
Tekanan tersebut berujung pada pemanggilan Duta Besar Malaysia untuk AS, Shahrul Ikram, oleh Departemen Luar Negeri AS pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Dubes Shahrul menjelaskan posisi Malaysia secara rinci. Menlu Hasan menegaskan bahwa kebijakan Malaysia terhadap Israel bukanlah respons terhadap perkembangan terbaru, melainkan kebijakan resmi yang telah ditetapkan sejak lama.
"Ini memang sudah menjadi kebijakan Malaysia sejak lama. Kebijakan imigrasi kami tidak mengakui negara Israel ataupun rezim Zionis. Ini sudah sejak lama menjadi posisi kami," ujar Menlu Hasan, sebagaimana dikutip oleh kantor berita Bernama.
Dukungan Konkret untuk Palestina
Malaysia, yang mayoritas penduduknya Muslim, tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Negara ini juga melarang pemegang paspor Israel memasuki wilayahnya sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perjuangan Palestina. Kebijakan ini telah dijalankan secara konsisten oleh berbagai pemerintahan Malaysia, tanpa memandang perubahan politik di dalam negeri.
Komitmen PM Anwar Ibrahim
Pernyataan terbaru dari Menlu Hasan ini hanya berselang beberapa hari setelah Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan kembali komitmen pemerintahannya untuk tidak mengakui Israel. Anwar Ibrahim menekankan bahwa Malaysia akan terus menyuarakan dukungan untuk Palestina dan Gaza, meskipun ada negara-negara yang bersikap selektif atau bahkan diam terhadap kekejaman yang terjadi.
"Malaysia merupakan negara yang merdeka dan kami menggunakan hak-hak kami dan bangga untuk menyatakan bahwa rakyat Malaysia menjunjung tinggi martabat manusia serta menghormati semangat kemanusiaan," kata Anwar Ibrahim. Ia menambahkan, "Kami akan terus melanjutkan kebijakan ini dan tidak akan mengizinkan warga negara Israel menginjakkan kaki di Malaysia."
Konsekuensi Lebih Luas
Sikap tegas Malaysia ini berpotensi mempengaruhi hubungan bilateral dengan AS, yang merupakan mitra dagang dan keamanan penting. Kongres AS sebelumnya telah mengancam akan menghentikan pendanaan untuk program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional yang selama ini menyediakan pelatihan bagi personel militer Malaysia. Namun, Menlu Hasan menegaskan bahwa Malaysia akan tetap berpegang pada prinsipnya, apa pun tekanannya.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak AS mengenai langkah selanjutnya. Namun, situasi ini menunjukkan betapa sensitifnya isu Israel-Palestina dalam politik global, terutama bagi negara-negara mayoritas Muslim seperti Malaysia.
