Iran menyerang sebuah kapal tanker minyak di Selat Hormuz pada Selasa (21/7) dini hari. Serangan itu memaksa awak kapal meninggalkan kapalnya. Serangan ini terjadi ketika militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan udara ke Iran malam itu, menjadikannya serangan AS selama 10 malam berturut-turut di tengah konflik yang semakin memanas akibat perebutan kendali atas jalur pelayaran strategis tersebut.
Serangan Bertubi-tubi Tak Kendurkan Cengkeraman Iran
Meskipun AS terus menggempur, Iran belum melonggarkan kendalinya atas Selat Hormuz. Sebelum konflik pecah kembali, sekitar seperlima minyak mentah dan gas alam yang diperdagangkan di dunia melewati jalur ini. Kini, pelayaran melalui Selat Hormuz sebagian besar terhenti. Kesepakatan sementara yang ditandatangani kedua negara bulan lalu, yang semula dimaksudkan untuk mengakhiri konflik, kini hampir tak berlaku.
Seiring pertempuran semakin intensif, kedua pihak mulai menargetkan infrastruktur utama di kedua negara yang digunakan oleh jutaan orang. Di tengah konflik yang mendekati perang terbuka, Menteri Dalam Negeri Iran melakukan perjalanan ke Pakistan. Negara itu merupakan salah satu pihak yang berupaya menjadi mediator. Namun, belum jelas kesepakatan baru apa yang dapat dicapai untuk mengakhiri pertempuran.
AS Keluarkan Peringatan Baru bagi Warganya
Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan peringatan baru bagi warga negaranya. "Iran dan kelompok-kelompok yang mendukungnya mungkin akan menyerang kepentingan Amerika Serikat lainnya di luar negeri, termasuk lokasi-lokasi yang terkait dengan AS dan warga Amerika di berbagai belahan dunia," tulis peringatan tersebut.
Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan pada Selasa bahwa militernya menargetkan "pusat komando militer Iran, fasilitas maritim, lokasi peluncuran rudal dan drone, serta sistem pertahanan udara." Militer AS juga merilis rekaman terbaru serangan udara terhadap sejumlah lokasi di Iran. "Pasukan Amerika tetap siaga dan siap meminta pertanggungjawaban Iran atas serangan yang tidak beralasan terhadap awak kapal sipil yang berupaya melintasi selat secara bebas dan terbuka," tulis CENTCOM.
Eskalasi Dorong Kenaikan Harga Minyak
Eskalasi konflik dalam beberapa pekan terakhir mendorong kenaikan harga minyak. Harga minyak mentah Brent menembus 88 dolar AS per barel (sekitar Rp1,58 juta), sementara harga rata-rata bensin reguler di AS naik menjadi sekitar 4 dolar AS per galon (sekitar Rp72 ribu), menambah tekanan terhadap pengeluaran warga menjelang pemilu sela AS.
Namun, harga minyak sedikit turun pada Selasa (21/7) setelah muncul laporan mengenai upaya mediasi antara AS dan Iran. Pasar kini menimbang harapan de-eskalasi dengan serangkaian serangan baru serta ancaman blokade laut terhadap Arab Saudi oleh kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran.
Harapan Gencatan Senjata 10 Hari
Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Iran telah menerima proposal mediator untuk gencatan senjata selama 10 hari. Proposal itu ditujukan untuk menyelamatkan kesepakatan yang ditandatangani pada 17 Juni dan membuka jalan bagi kesepakatan jangka panjang. "Ada harapan untuk meredanya ketegangan antara AS dan Iran," tulis analis ING dalam catatan risetnya. Menurut mereka, para mediator mengusulkan gencatan senjata selama 10 hari yang dapat menghidupkan kembali kesepakatan sementara yang dicapai pada Juni.
Namun, analis ING mengingatkan upaya tersebut tidak akan mudah. Perbedaan besar antara Washington dan Teheran masih belum terselesaikan. Presiden AS Donald Trump juga telah mengancam pembalasan setelah sejumlah tentara Amerika tewas. Harga minyak mentah Brent turun 78 sen atau 0,9% menjadi 88,44 dolar AS per barel (sekitar Rp1,58 juta). Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 73 sen atau 0,9% menjadi 82,50 dolar AS per barel (sekitar Rp1,47 juta).
Houthi Blokade Kapal Arab Saudi di Laut Merah
Di sisi lain, ancaman terhadap pasokan energi global justru meningkat. Kelompok Houthi, yang didukung Iran dan menguasai sebagian besar Yaman, mengumumkan embargo maritim terhadap Arab Saudi. Ancaman ini muncul setelah Houthi menuduh Arab Saudi memberlakukan blokade terhadap Yaman dan menyerang Bandara Internasional Sanaa. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengatakan larangan maritim terhadap Arab Saudi berlaku segera. Wakil kepala kantor media Houthi, Nasruddin Amer, mengatakan Selat Bab el-Mandeb akan ditutup bagi kapal-kapal Arab Saudi sebagai balasan atas apa yang disebutnya sebagai "blokade tidak adil terhadap warga Yaman selama lebih dari 10 tahun".
Dengan pergerakan kapal di Selat Hormuz dibatasi oleh Iran dan AS, Arab Saudi sebelumnya mengandalkan pelabuhan-pelabuhannya di Laut Merah untuk mengekspor minyak. Kini, ancaman Houthi terhadap jalur pelayaran di kawasan tersebut berpotensi semakin mempersempit jalur alternatif bagi ekspor energi Arab Saudi. Bab el-Mandeb merupakan jalur strategis di ujung selatan Semenanjung Arab dan menjadi pintu masuk menuju Laut Merah. Sekitar 12% perdagangan dunia biasanya melewati selat tersebut, dan seperempat perdagangan kontainer global juga melintasi selat selebar 32 kilometer itu dalam perjalanan menuju dan dari Terusan Suez.
"Ancaman blokade laut terhadap Arab Saudi oleh Houthi signifikan karena meningkatkan risiko gangguan terhadap negara eksportir minyak utama lainnya," kata Tim Waterer, kepala analis pasar di KCM Trade. Belum jelas apakah Houthi akan kembali melancarkan serangan dengan skala serupa terhadap Arab Saudi. Namun, militer Arab Saudi menegaskan akan menjaga jalur pelayaran tetap terbuka. "Semua ancaman Houthi terhadap kapal yang melintas akan ditangani dengan cepat dan tegas," kata juru bicara militer Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki al-Malki. Ia menyebut ancaman tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan tindakan pembajakan maritim.
Presiden Lebanon ke AS Dorong Penarikan Pasukan Israel
Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, upaya diplomatik untuk meredakan konflik juga berlanjut di Lebanon. Presiden Lebanon Joseph Aoun akan bertemu dengan Presiden AS Donald Trump pada Selasa (21/7), dalam upaya mendorong penarikan pasukan Israel dari sebagian besar wilayah Lebanon selatan. Pertemuan tersebut berlangsung ketika Lebanon dan Israel melanjutkan pembicaraan langsung yang jarang terjadi dengan mediasi AS. Lebanon berharap pembicaraan itu dapat menghasilkan penarikan pasukan Israel serta memperkuat militer Lebanon agar dapat mengambil alih kendali penuh di wilayah yang sebelumnya menjadi basis kelompok Hizbullah yang didukung Iran.
Pada 26 Juni, Lebanon dan Israel mengumumkan "kerangka kesepakatan" yang mencakup rencana penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan dan pelucutan senjata Hizbullah. Kesepakatan itu juga membuka jalan menuju perjanjian damai antara kedua negara yang hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dan secara teknis masih berada dalam status perang selama hampir 80 tahun. Departemen Luar Negeri AS mengatakan operasi di tiga desa yang ditetapkan sebagai bagian dari "zona percontohan" telah dimulai. Dua di antaranya, Froun dan Srifa, tidak berada di bawah kendali militer Israel dan telah ditempati oleh tentara Lebanon. Sementara itu, pasukan Israel masih menguasai sebagian wilayah Zawtar al-Gharbieh.
Militer Lebanon mengatakan tengah bersiap menghadapi penarikan pasukan Israel dari Zawtar al-Gharbieh dan akan mengerahkan pasukan ke wilayah tersebut. Militer Israel mengatakan akan menyesuaikan posisi pasukannya di salah satu wilayah percontohan agar Angkatan Bersenjata Lebanon dapat menjalankan tugasnya. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan AS akan terus mendukung kesepakatan antara Lebanon dan Israel serta mendorong implementasinya secara penuh. Ia memperingatkan bahwa Lebanon "tidak akan pernah sepenuhnya damai" selama masalah Hizbullah belum diselesaikan. "Bagaimana menggantikan Hizbullah? Kalahkan dan gantikan mereka dengan pemerintahan yang cukup kuat untuk menjadi satu-satunya pihak yang memegang senjata di negara ini," kata Rubio setelah bertemu Aoun.
Namun, upaya tersebut menghadapi tantangan besar. Sebagian pihak di Lebanon khawatir konfrontasi militer dengan Hizbullah dapat memicu perang saudara. Pemerintah Lebanon juga menyerukan investasi untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak dan memperkuat negara serta militer yang mengalami keterbatasan finansial. "Ini bukan hanya soal militer. Ini tentang bagaimana kita dapat menarik lebih banyak investasi Amerika Serikat dan internasional ke Lebanon," kata Rubio. Hizbullah menolak pembicaraan langsung yang dimediasi AS dengan Israel. Kelompok tersebut justru mendukung perundingan AS dengan Iran, sekutu sekaligus pendukung utamanya, untuk mengakhiri perang. Pengakhiran perang di Lebanon menjadi salah satu syarat untuk mengembalikan ketenangan di kawasan. Pemerintah Lebanon yang berkuasa sejak awal 2025 berkomitmen melucuti semua kelompok bersenjata non-negara, termasuk Hizbullah. Namun, kepemimpinan Lebanon juga mengecam invasi darat dan serangan udara besar-besaran Israel ke wilayahnya yang menewaskan lebih dari 4.000 orang dan menyebabkan 1,2 juta lainnya mengungsi.
