Ketegangan AS-Iran Ancam Stabilitas Lebanon, Hizbullah di Persimpangan Jalan
Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas, menciptakan ancaman konflik militer terbuka di kawasan Timur Tengah yang bukan lagi sekadar retorika. Dalam pusaran ketegangan ini, posisi Lebanon tampak paling rapuh dan rentan terhadap dampak eskalasi.
Posisi Rapuh Lebanon di Tengah Ancaman Konflik
Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, berulang kali menegaskan bahwa negaranya tidak akan terseret ke dalam sengketa asing. Awal pekan ini, dia bahkan secara tegas meminta Hizbullah agar tidak menyeret Lebanon ke dalam "petualangan lain", merujuk pada intervensi terhadap operasi militer Israel di Gaza.
Namun, sinyal berbeda datang dari petinggi kelompok militan Syiah tersebut. Sekretaris jenderal Hizbullah, Naim Qassem, pada Januari lalu menyatakan bahwa setiap serangan Amerika terhadap Iran akan dianggap sebagai serangan terhadap Hizbullah. "Ketika waktunya tiba untuk mengambil sikap, kami tidak akan ragu," ujarnya dalam pidato televisi.
Respons Israel dan Analisis Keamanan
Israel—sekutu utama Washington di kawasan—merespons dengan peringatan keras. Jika Hizbullah ikut terlibat dalam perang AS–Iran, Beirut akan menjadi sasaran, termasuk infrastruktur sipil. Dua pejabat Lebanon mengonfirmasi ancaman tersebut pekan ini.
Burcu Ozcelik, peneliti senior keamanan Timur Tengah di Royal United Services Institute (RUSI), menilai Iran "hampir pasti mengharapkan kontribusi Hizbullah bila perang pecah—kemungkinan besar dengan menekan Israel." Namun, menurut dia, Hizbullah kini menghadapi lanskap domestik yang jauh lebih rumit.
"Desakan integrasi oleh Presiden Lebanon Joseph Aoun dan kepentingan jangka panjang Hizbullah sebagai aktor politik di dalam negeri, menambah ongkos sebuah perang terbuka," imbuh Ozcelik.
Hizbullah: Terbelah dan Melemah Pasca-Konflik
Hizbullah, yang sayap militernya diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, Jerman, dan sejumlah negara lain, mulai menyerang Israel sehari setelah Hamas melancarkan teror 7 Oktober 2023.
Gencatan senjata pada November 2024 mengakhiri 11 bulan bentrokan dan dua bulan perang terbuka antara Israel dan Hizbullah. Dalam periode itu, Israel menewaskan sebagian besar pimpinan Hizbullah serta menghancurkan infrastruktur dan gudang senjatanya. Wilayah selatan Lebanon dan sebagian Beirut luluh lantak, dengan sekitar 4.000 orang tewas. Bank Dunia memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai USD11 miliar atau sekitar Rp184 triliun.
Kesepakatan gencatan senjata mensyaratkan pelucutan senjata Hizbullah. Sejauh ini, kelompok itu baru menyerahkan senjata di selatan Sungai Litani. Mereka menolak melucuti seluruh persenjataan dengan alasan masih perlu mempertahankan diri dari serangan Israel dan pendudukan lima titik di perbatasan.
Israel menegaskan tidak akan berhenti menargetkan Hizbullah selama masih menebar ancaman. Hizbullah sendiri merupakan bagian dari 'poros perlawanan' yang dipimpin Iran—yang juga mencakup Hamas di Gaza, Houthi di Yaman, dan sejumlah milisi Irak—yang memandang Amerika Serikat dan Israel sebagai musuh utama.
Proses Pelucutan Senjata dan Fragmentasi Internal
Salam mengatakan upaya pelucutan senjata akan berlanjut ke tahap berikutnya, melampaui wilayah antara perbatasan dan Sungai Litani. Dia menyebut pelucutan sebagai "pilihan kedaulatan yang tak dapat ditarik kembali". Namun implementasi tahap kedua—di utara Litani—masih bergantung pada sejumlah faktor, termasuk hasil konferensi dukungan untuk Angkatan Darat Lebanon yang dijadwalkan 5 Maret 2026 di Paris, dengan partisipasi Amerika Serikat, Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Prancis.
Laporan lembaga riset Institute for the Study of War memperingatkan bahwa penundaan pelucutan akan memberi ruang bagi Hizbullah untuk membangun kembali kekuatan. Namun Mohanad Hage Ali dari Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center di Beirut menilai Hizbullah belum kembali ke level kekuatan sebelum perang.
"Kelompok ini jauh lebih lemah dan terfragmentasi. Proses pengambilan keputusannya pun makin terpecah," ujarnya.
Sayap militer Hizbullah menolak pelucutan senjata. Sebaliknya, sayap politik—yang memiliki kursi signifikan di parlemen serta jaringan rumah sakit dan layanan sosial—lebih terbuka untuk berdialog. Dalam konteks politik domestik, suara komunitas Syiah Lebanon yang menjadi basis politik Hizbullah dinilai lebih menentukan arah kebijakan.
Ozcelik memperkirakan jika eskalasi terjadi, Hizbullah mungkin memilih partisipasi simbolik: serangan terbatas dan terukur terhadap target Israel untuk menunjukkan solidaritas kepada Teheran, namun tetap di bawah ambang yang bisa memicu pembalasan besar-besaran.
Warga Lebanon dalam Bayang-Bayang Perang
Di tengah manuver elite, warga Lebanon kembali menjadi penonton cemas. Sejak 2019, negeri itu diguncang krisis ekonomi dan politik, ledakan dahsyat Pelabuhan Beirut pada Agustus 2020, serta konflik Hizbullah–Israel pada 2023–2024.
Harapan terhadap rekonstruksi internasional pun tipis, karena banyak pihak mengaitkannya dengan pelucutan senjata Hizbullah.
"Saya merasa putus asa," kata Nadim El Riz, 35 tahun, videografer yang tinggal dekat Saida, Lebanon selatan. Dia memperkirakan perang besar dan mematikan antara Iran beserta proksinya melawan Amerika dan Israel hanya soal waktu.
Kecemasan serupa diungkapkan Raymond Khoury, pelatih kebugaran di Beirut. Ia khawatir negaranya akan terseret perang karena keterkaitan langsung Hizbullah dengan Iran.
Sementara itu, Fatima Naim, 27 tahun, memilih bertahan dengan cara berbeda: menyangkal ancaman yang menggantung. Dia mengaku berusaha tidak memikirkan skenario terburuk karena merasa tidak punya kendali atas keadaan.
Untuk sementara, dia memilih menjalani hidup "seperti di dunia lain", ketimbang hidup dalam ketakutan yang konstan.
