Arah Kebijakan Eropa Soal Krisis Iran Dibahas di Konferensi Keamanan Munich
Ketegangan di Iran menjadi sorotan utama dalam Munchen Security Conference (MSC) atau Konferensi Keamanan Munchen 2026, menyusul tindakan keras rezim terhadap demonstran dan tekanan dari Amerika Serikat (AS) terkait program nuklir. Konferensi ini menghadirkan diskusi intensif mengenai masa depan Iran, dengan perbedaan pendekatan antara Uni Eropa dan AS.
Reza Pahlavi dan Seruan Perubahan Rezim
Reza Pahlavi, putra mendiang Shah Iran yang hidup di pengasingan, aktif menghadiri konferensi internasional untuk menyerukan perubahan rezim di Iran. Dalam sesi pembahasan pada Jumat (13/02) dan konferensi pers sehari kemudian, Pahlavi menyoroti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh rezim Iran, yang menurut kelompok HAM telah menewaskan ribuan orang dalam protes anti-rezim.
Pahlavi, yang dianggap mampu mempersatukan bangsa melawan pemerintahan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, mempresentasikan peta jalan politik bagi masa depan Iran serta konsep "pemerintahan transisi" di MSC. Sekitar 250.000 orang mengikuti demonstrasi di Munchen pada Sabtu (14/02) untuk menentang rezim Iran dan mendukung oposisi yang dipimpin Pahlavi.
"Saya berada di sini untuk menjamin transisi menuju masa depan sekuler dan demokratis," ujar Pahlavi dalam pidatonya. "Saya berkomitmen menjadi pemimpin transisi bagi Anda, agar suatu hari nanti kita dapat menentukan nasib negara kita melalui proses demokratis yang transparan melalui kotak suara." Namun, pemerintahan transisi hanya bisa terbentuk jika rezim saat ini runtuh, yang meski menghadapi tekanan, tetap bertahan dan meningkatkan penindasan.
Peran Amerika Serikat dan Ancaman Militer
Pahlavi menyiratkan harapan akan langkah-langkah AS untuk mengakhiri rezim fundamentalis Iran. Selama protes anti-rezim, Presiden AS Donald Trump sempat mengatakan bahwa bantuan akan datang bagi rakyat Iran. Kini, pemerintahan Trump sedang dalam proses negosiasi dengan Teheran soal program nuklir, tetapi pengamat menilai kecil kemungkinan perundingan itu menghasilkan kepastian.
"Saya kira banyak warga Iran, baik di dalam maupun di luar negeri, berharap ada intervensi yang dapat melumpuhkan instrumen represi rezim sehingga memberi kami peluang untuk menyelesaikan krisis ini secara menyeluruh," kata Pahlavi. Ia menegaskan bahwa yang dimintanya adalah "intervensi kemanusiaan" guna mencegah lebih banyak korban jiwa.
Setelah sempat meredam ancaman intervensi militer, Trump kembali mengancam akan menggunakan kekuatan jika rezim Iran tidak bersedia merundingkan "kesepakatan" baru terkait program nuklirnya. Pekan lalu, AS mengirim kelompok kapal induk kedua ke Laut Arab, dan Trump mengatakan itu akan menjadi "hari yang sangat buruk" bagi Iran jika kesepakatan gagal dicapai.
Karim Sadjadpour, analis kebijakan dari Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan bahwa mengganti rezim bukan perkara mudah, tetapi serangan AS terhadap Iran masih sangat memungkinkan terjadi. "Pada 2018, Trump keluar dari kesepakatan nuklir 2015. Pada 2020, ia memerintahkan pembunuhan Qassem Soleimani. Musim panas 2025, ia menjatuhkan 14 bom penghancur bunker ke fasilitas nuklir Iran," jelas Sadjadpour. Ia menambahkan bahwa kemungkinan Trump melancarkan serangan lebih besar dibanding peluang mencapai kesepakatan nuklir.
Uni Eropa Lebih Pilih Diplomasi dan Sanksi
Di saat AS terus menekan Iran dengan ancaman kekuatan militer, Uni Eropa (UE) menyerukan deeskalasi dan lebih memilih sanksi serta dukungan bagi masyarakat sipil di Iran. Pada Januari 2026, ketika pemerintahan Trump tampak hampir melancarkan serangan, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas mengatakan bahwa rakyat Iran "tidak menginginkan perubahan rezim yang dipaksakan oleh kekuatan luar" dan memperingatkan konsekuensi yang tidak terduga.
Menurut Kallas, banyak rezim dalam sejarah yang berhasil digulingkan, tetapi persoalannya adalah apa yang terjadi kemudian. "Anda membutuhkan alternatif dan keputusan yang datang benar-benar dari dalam negeri agar negara bisa tetap berfungsi." Bagi Pahlavi, sikap Eropa yang tidak mendukung aksi militer AS dapat dianggap sebagai kurangnya dukungan terhadap upaya menggulingkan rezim.
Meski Eropa berperan besar dalam menjatuhkan sanksi atas program nuklir Iran, pernyataan para pejabat di MSC tidak memperjelas bagaimana sikap Eropa jika AS benar-benar melancarkan serangan, karena mereka tetap mengedepankan diplomasi dibanding penggunaan kekuatan. Pada 2015, sejumlah negara besar di Eropa membantu memediasi kesepakatan bersejarah untuk membatasi program nuklir Iran, yaitu Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yang ditandatangani antara Iran dan negara-negara P5+1.
Trump menyebut kesepakatan itu "mengerikan" dan menarik AS keluar pada 2018, memicu kekecewaan mitra AS di Eropa. Kini, saat Trump mendorong kesepakatan nuklir baru sambil membuka opsi militer, Eropa tampaknya hanya bisa menunggu perkembangan selanjutnya. "Dorongan perubahan harus datang dari rakyat Iran sendiri yang menuntut kebebasan, dan Eropa perlu menyesuaikan langkahnya dengan kenyataan itu," kata Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola di MSC.
Hubungan dengan Iran Kian Tak Menentu
Tahun 2025, Eropa kembali memberlakukan sanksi PBB terhadap Iran dengan alasan pelanggaran JCPOA 2015, meningkatkan tekanan finansial terhadap rezim. Demonstrasi pada Januari 2026 sebagian dipicu oleh keluhan ekonomi, seperti tingginya pengangguran dan inflasi.
Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi, mengakui bahwa hubungan "seperti biasa" dengan Iran tampaknya sudah tidak memungkinkan lagi. Setelah serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juli 2025, Teheran menghentikan kerja sama dengan IAEA. "Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ada situasi politik yang mempengaruhi. Dari sisi kami, ada sejumlah kemajuan. Namun, fasilitas dan material nuklir tetap ada, terutama uranium dengan kadar pengayaan tinggi yang harus terus dipantau secara ketat," tegas Grossi.
AS dan Iran dijadwalkan kembali bertemu di Jenewa pekan depan untuk melanjutkan negosiasi nuklir, dengan Oman sebagai mediator. Konferensi Keamanan Munich 2026 menyoroti kompleksitas krisis Iran, dengan perbedaan pendekatan antara diplomasi Eropa dan ancaman militer AS, sementara rakyat Iran terus berjuang untuk perubahan dari dalam.
