Israel Daftarkan Tanah Tepi Barat sebagai 'Milik Negara', Palestina Kecam Aneksasi De-Facto
Pemerintah Israel telah menyetujui sebuah proposal yang mengizinkan pendaftaran sebagian besar tanah di wilayah Tepi Barat sebagai "milik negara" jika warga Palestina tidak dapat membuktikan kepemilikannya. Langkah ini menjadi yang pertama sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat pada tahun 1967, dan telah memicu reaksi keras dari Otoritas Palestina yang mengecamnya sebagai "aneksasi de-facto".
Proposal Kontroversial dari Para Menteri Israel
Menurut laporan televisi lokal Israel, KAN, proposal ini diajukan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Kehakiman Yariv Levin, dan Menteri Pertahanan Israel Katz. Smotrich menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan kelanjutan dari "revolusi permukiman untuk mengendalikan semua tanah kita", sementara Levin menggambarkannya sebagai ekspresi komitmen pemerintah Israel "untuk memperkuat cengkeraman atas semua wilayahnya".
Proposal ini membuka jalan bagi dimulainya kembali proses "penyelesaian hak kepemilikan tanah", yang telah dibekukan sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat pada tahun 1967. Hal ini berarti bahwa ketika Israel memulai proses pendaftaran tanah untuk suatu area tertentu di Tepi Barat, siapa pun yang memiliki klaim atas tanah tersebut harus menyerahkan dokumen-dokumen yang membuktikan kepemilikannya.
Tantangan bagi Warga Palestina dan Implikasi di Area C
Namun, setelah puluhan tahun pendudukan, standar untuk membuktikan kepemilikan Palestina sangat tinggi, dan langkah tersebut berpotensi merampas hak ribuan warga Palestina atas tanah-tanah mereka. Sebagian besar tanah Palestina di Area C tidak terdaftar secara resmi karena proses hukum yang panjang dan rumit, termasuk persyaratan dokumen berusia puluhan tahun yang mungkin telah hilang atau hancur selama masa perang atau pendudukan.
Berdasarkan Perjanjian Oslo II yang ditandatangani tahun 1995, Tepi Barat dibagi menjadi tiga area: Area A di bawah kendali penuh Palestina, Area B di bawah kendali sipil Palestina dan kendali keamanan Israel, dan Area C yang mencakup 61 persen Tepi Barat dan berada di bawah kendali penuh militer Israel. Perjanjian ini membatasi pendaftaran tanah oleh Otoritas Palestina hanya di Area A dan Area B, sementara melarangnya di Area C.
Area C diperkirakan ditinggali lebih dari 300.000 warga Palestina, dengan banyak komunitas sekitarnya bergantung pada lahan pertanian dan penggembalaan di sana. Surat kabar Israel Hayom melaporkan bahwa implikasi utama dari keputusan pemerintah Tel Aviv adalah "pengalihan wilayah yang sangat luas menjadi tanah negara, dengan syarat tidak ada kepemilikan lain yang terbukti".
Reaksi Keras Otoritas Palestina dan Seruan ke Komunitas Internasional
Otoritas Palestina, yang berbasis di Ramallah, Tepi Barat, memberikan reaksi keras dengan mengecam dan memperingatkan bahwa langkah pemerintah Israel itu sama saja dengan "aneksasi de-facto" terhadap Tepi Barat dan melanggar hukum internasional. Dalam pernyataan yang dilaporkan kantor berita WAFA, Otoritas Palestina menyebutnya sebagai "eskalasi serius dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional".
Otoritas Palestina juga menegaskan bahwa keputusan semacam ini menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas, serta merupakan "penghentian perjanjian yang telah ditandatangani dan jelas bertentangan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB, khususnya Resolusi 2334, yang menganggap semua aktivitas permukiman di seluruh wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sebagai ilegal".
Otoritas Palestina menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, dan pemerintah Amerika Serikat untuk segera campur tangan guna menghentikan tindakan Israel dan memaksa Tel Aviv mematuhi hukum internasional guna mencegah eskalasi lebih lanjut.
