Iran Tuntut PBB Ambil Tindakan Segera Usai Pengakuan Trump
Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amir Saeid Iravani, telah menuntut Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan segera. Tuntutan ini disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengakui bahwa Washington telah mencoba mempersenjatai para demonstran di Iran. Pengakuan tersebut diungkapkan Trump dalam acara Paskah di Gedung Putih, yang kemudian memicu reaksi keras dari pemerintah Iran.
Pengakuan Trump dan Respons Iran
Dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan, Iravani menyatakan bahwa Amerika Serikat telah berusaha mengubah protes damai di Iran menjadi kekerasan, kerusuhan, dan pertumpahan darah. Surat ini dilaporkan oleh media Iran, Press TV, pada Selasa, 7 April 2026. Iravani menegaskan bahwa pernyataan Trump mengonfirmasi posisi Iran yang telah lama dipegang, bahwa Washington bertanggung jawab atas ketidakstabilan di wilayah tersebut.
Trump mengatakan kepada wartawan, "Kami mengirim senjata, banyak senjata. Senjata-senjata itu seharusnya diberikan kepada rakyat agar mereka dapat melawan para penjahat ini." Namun, ia juga menambahkan bahwa senjata tersebut disimpan oleh penerimanya, tanpa menyebutkan secara spesifik siapa yang dimaksud. Seorang reporter Fox News mengutip Trump yang menyalahkan "perantara Kurdi" karena mengalihkan senjata tersebut.
Pelanggaran Hukum Internasional
Iravani dalam suratnya menekankan bahwa perilaku Amerika Serikat ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional. "Perilaku seperti itu sejalan dengan kebijakan Amerika Serikat yang sudah lama ada dalam menciptakan, membiayai, dan mempersenjatai kelompok teroris di Timur Tengah dan sekitarnya," tulisnya. Ia juga menyatakan bahwa AS memikul tanggung jawab penuh atas semua kerugian dan penderitaan yang dialami warga sipil serta infrastruktur sipil selama kerusuhan pada Desember 2025 dan Januari 2026.
Lebih lanjut, Iravani mengkritik intervensi AS dalam urusan internal Iran, dengan menyebutnya sebagai kebijakan jahat. "Amerika Serikat, melalui intervensinya dalam urusan internal Iran, mempersenjatai elemen dan kelompok teroris, dan menyebarkan angka korban palsu, telah menjalankan kebijakan jahat terhadap Iran," tegasnya.
Tuntutan kepada Dewan Keamanan PBB
Iravani menyerukan agar Dewan Keamanan PBB dengan tegas mengutuk pernyataan-pernyataan berbahaya dari Amerika Serikat. "Dewan Keamanan harus memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini tidak dibiarkan begitu saja, dan secara jelas menyatakan bahwa setiap tindakan yang merupakan dukungan negara terhadap terorisme tidak akan ditoleransi dalam keadaan apa pun," ujarnya. Ia menekankan bahwa mempersenjatai dan mendukung kelompok bersenjata di negara lain memicu tanggung jawab internasional yang serius.
Insiden ini memperburuk hubungan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat, yang telah lama tegang akibat berbagai isu politik dan keamanan. Respons Iran menunjukkan komitmennya untuk melindungan kedaulatan dan menolak campur tangan asing, sementara pengakuan Trump mengundang kritik dari komunitas internasional atas potensi pelanggaran hukum.
