Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia secara tegas mengecam serangan terhadap kapal-kapal komersial yang berlayar di perairan internasional di Laut Merah. Dalam pernyataan resmi yang diunggah melalui akun media sosial X pada Jumat (24/7/2026), Kemlu RI menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional, khususnya prinsip kebebasan bernavigasi, serta membahayakan keselamatan pelayaran, perdagangan internasional, dan stabilitas kawasan.
Seruan untuk Menahan Diri
Pemerintah Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik di kawasan. Kemlu RI menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), sebagai landasan dalam menjaga keamanan dan kebebasan pelayaran di perairan internasional.
"Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri, menghindari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi, serta menghormati hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS)," demikian bunyi pernyataan Kemlu RI.
Dukungan untuk Penyelesaian Konflik di Yaman
Dalam pernyataan yang sama, Kemlu RI juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap penyelesaian konflik di Yaman melalui proses politik yang inklusif. Indonesia mendukung pendekatan yang dipimpin oleh Yaman dan dimiliki oleh Yaman (Yemeni-led and Yemeni-owned) di bawah fasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta menghormati kedaulatan, persatuan, dan integritas wilayah Yaman.
Serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah telah memicu kekhawatiran internasional. Sebelumnya, kelompok Houthi dilaporkan menyerang dua kapal tanker Arab Saudi di perairan yang sama, meningkatkan ketegangan di kawasan. Amerika Serikat juga telah melancarkan serangan terhadap Iran, sementara Houthi menargetkan kapal tanker Arab Saudi.
Implikasi terhadap Keamanan dan Perdagangan Global
Laut Merah merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Gangguan terhadap keamanan di perairan ini dapat berdampak serius pada rantai pasok global dan harga energi. Indonesia, sebagai negara maritim, memiliki kepentingan langsung dalam menjaga kebebasan bernavigasi dan keamanan jalur pelayaran internasional.
Kemlu RI menegaskan bahwa tindakan yang melanggar hukum internasional tidak dapat dibenarkan dan harus dihentikan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong penyelesaian damai melalui dialog dan kerja sama internasional.
