India dan Bangladesh Mulai Rujuk, Layanan Visa Dibuka Kembali Setelah Ketegangan
Hubungan antara India dan Bangladesh mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah periode ketegangan yang panjang. Kedua negara di Asia Selatan ini kini berupaya membangun kembali jembatan yang sempat runtuh dengan membuka kembali layanan visa secara bertahap.
Pembukaan Kembali Layanan Visa
Misi-misi diplomatik Bangladesh di seluruh India akan sepenuhnya mengaktifkan kembali layanan visa turis dalam waktu dekat. Sementara itu, operasi visa India di Bangladesh akan dibuka secara bertahap, dimulai dengan penerbitan visa medis dan visa bisnis masuk ganda oleh Komisi Tinggi India.
Pemulihan penuh untuk semua kategori visa, termasuk visa turis, pelajar, dan kerja, diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa pekan mendatang. Langkah ini diharapkan dapat memfasilitasi perjalanan ribuan warga Bangladesh yang sering bepergian ke India untuk keperluan pengobatan.
Latar Belakang Pembekuan Visa
Layanan visa sempat dibekukan oleh Bangladesh pada Desember 2025, menyusul meletusnya protes keras di sekitar kedutaan dan konsulat Bangladesh di New Delhi serta beberapa kota lain di India. Aksi protes ini dipicu oleh peristiwa lynching terhadap seorang pria Hindu, yang diduga dilakukan oleh massa islamis di Bangladesh.
Para pejabat menyebut pertimbangan keamanan menjelang pemilihan umum Bangladesh pada Februari sebagai alasan utama pembekuan layanan. Selama periode itu, hanya visa bisnis dan kerja yang masih diproses.
India sendiri telah lebih dulu menangguhkan sebagian besar layanan visanya di Bangladesh pada akhir 2024, menyusul gejolak politik pasca-tergulingnya Perdana Menteri Sheikh Hasina. Pada akhir 2025, India bahkan menutup pusat-pusat visa di Dhaka dan Chittagong karena kekhawatiran keamanan.
Upaya Kalibrasi Ulang Hubungan
Ketegangan mulai sedikit mereda setelah Bangladesh memilih pemerintahan baru pada awal Februari. Perdana Menteri baru, Tarique Rahman, menjanjikan pengaturan ulang hubungan dengan India yang lebih baik dan berorientasi masa depan.
Namun, sejumlah ganjalan lama masih membayangi relasi bilateral, seperti sengketa sumber daya air, nasib politik Partai Liga Awami milik Hasina, dan tata kelola perbatasan.
Avinash Paliwal, pengajar hubungan internasional di School of Oriental and African Studies, London, menyatakan bahwa baik India maupun Bangladesh sama-sama menginginkan kalibrasi ulang hubungan bilateral. "Pencairan kembali visa ini menandakan adanya niat kebijakan ke arah itu. Namun ini adalah awal dari upaya membangun kembali kepercayaan, bukan akhirnya," ujarnya.
Paliwal menilai bahwa perundingan atas isu-isu lama seperti pembagian air, ketimpangan perdagangan, serta masa depan Liga Awami akan menentukan apakah penataan ulang yang sejati benar-benar sedang berlangsung.
Langkah-Langkah Tambahan untuk Memperbaiki Hubungan
Mantan Komisaris Tinggi India untuk Bangladesh, Pinak Ranjan Chakravarty, mengungkapkan bahwa selain pembukaan visa, sejumlah langkah lain juga tengah diupayakan untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara.
- Menghidupkan kembali layanan bus dan kereta penumpang untuk memperbaiki konektivitas.
- Menghapus sejumlah hambatan nontarif guna mendorong perdagangan dan aktivitas ekonomi.
- Menghidupkan kembali proyek-proyek yang sempat dibekukan oleh pemerintah sementara Bangladesh.
Proyek-proyek tersebut mencakup berbagai isu penting seperti pembagian air sungai, migrasi ilegal, perlakuan terhadap warga Hindu, keamanan, kontraterorisme, dan pengelolaan perbatasan. Chakravarty menambahkan bahwa ada lebih dari 60 mekanisme bilateral untuk keterlibatan kedua negara dalam berbagai isu.
Tantangan dalam Mengubah Persepsi Publik
Di Bangladesh, masih mengendap persepsi bahwa India tetap berpihak pada Liga Awami pimpinan Hasina. Pada November 2025, mantan perdana menteri yang terguling itu dijatuhi hukuman mati di Bangladesh atas tindakan keras terhadap demonstran yang menewaskan lebih dari 1.400 orang.
Hasina hingga kini hidup dalam pengasingan di India, dan pemerintah Bangladesh menyatakan kemarahannya ketika ia diizinkan berbicara di depan publik pada Januari.
Di sisi lain, India memiliki kekhawatiran terkait perlakuan terhadap minoritas Hindu dan arah politik domestik Bangladesh. Sreeradha Datta, pakar Bangladesh di Jindal School of International Affairs, menyebut pembukaan visa sebagai sebuah "awal" yang akan "menciptakan niat baik."
"Rahman harus meyakinkan sebagian kalangan masyarakat bahwa bekerja sama dengan India akan membawa manfaat bagi Bangladesh. Ini adalah hubungan yang saling bergantung. India dapat menawarkan dukungan ekonomi yang dibutuhkan, sembari juga mempertimbangkan dan meninjau kekhawatiran lain yang mungkin dimiliki Dhaka," ujar Datta.
Ia menambahkan bahwa kedua belah pihak tidak perlu tergesa-gesa, tetapi harus menyadari kebutuhan dan harapan satu sama lain untuk membangun hubungan yang lebih stabil dan saling menguntungkan di masa depan.
