HNW Dorong RI Tegaskan Dukungan Palestina di Rapat Dewan Perdamaian
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi sikap Menteri Luar Negeri Sugiono yang kembali menegaskan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina saat bertemu Wakil Tetap Palestina untuk PBB Riyad Mansour di New York. Ia mendorong agar sikap itu ditegaskan lagi dalam pertemuan Dewan Perdamaian (Board of Peace).
Pertemuan Krusial Jelang KTT Dewan Perdamaian
HNW menilai pertemuan Sugiono dan Riyad Mansour sangat penting menjelang agenda Presiden Prabowo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian di Amerika Serikat. Ia berharap Indonesia bersama negara sahabat Palestina memperjuangkan penghentian perang, masuknya bantuan kemanusiaan, dan langkah menuju kemerdekaan Palestina.
"Pertemuan kedua pejabat itu tersebut sangat penting di saat Presiden Prabowo akan mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Perdamaian di Amerika Serikat. Dan penegasan dukungan terhadap Palestina agar segera diakhiri perang yang hadirkan genosida, diakhirinya segala pelanggaran perjanjian oleh Israel, dimasukkannya bantuan kemanusiaan secara sebenarnya, yang berujung pada hadirnya kemerdekaan Palestina, harusnya bisa menjadi agenda utama yang diperjuangkan oleh Indonesia bersama negara-negara sahabat Palestina di Dewan Perdamaian," ujar HNW dalam keterangannya, Jumat (20/2/2026).
Komposisi Dewan Perdamaian Dinilai Belum Ideal
Ia juga menyoroti komposisi Dewan Perdamaian yang dinilainya belum ideal, termasuk ketika Israel dapat masuk sementara Palestina tidak memiliki perwakilan. Menurutnya, situasi itu semestinya dikritisi, dan Indonesia bersama negara-negara sahabat di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) perlu memaksimalkan peran untuk membawa aspirasi Palestina di forum tersebut bila perubahan komposisi belum memungkinkan.
"Demi terwujudnya perdamaian yang adil, mestinya juga ada perwakilan Palestina di Dewan Perdamaian tersebut. Tetapi bila kondisi yang tidak adil dan tidak ideal seperti sekarang tetap tak bisa diubah, Indonesia dan negara-negara sahabat anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) harusnya bisa memainkan peran sebagai 'wakil' dari Palestina untuk memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat Palestina, agar terbebas dari genosida dan penjajahan, agar kemerdekaan Palestina segera dapat diwujudkan," ujarnya.
Skeptisisme Publik dan Dinamika di Gaza
HNW menilai masih ada ruang skeptisisme publik terhadap efektivitas Dewan Perdamaian, lantaran sejumlah poin penting terkait penghentian perang dan implementasi perjanjian damai belum berjalan. Ia juga menyinggung situasi di Gaza yang menurutnya masih memanas menjelang KTT, serta dinamika di Tepi Barat yang memicu penolakan dari banyak negara.
"Alih-alih mereka mengakui two state solution, Israel malah membuat keputusan sepihak memasukkan tanah Palestina di Tepi Barat sebagai tanah milik negara Israel, hal yang ditolak keras oleh 80an negara anggota PBB, Sekjen OKI dan 8 menteri dari negara-negara OKI yang masuk dalam Dewan Perdamaian, termasuk Menlu RI," ujarnya.
Penekanan pada Aksi Nyata dan Opsi Evaluasi
Lebih lanjut, HNW menekankan agar sikap politik Indonesia yang disampaikan Menlu ditindaklanjuti dengan aksi nyata di forum Dewan Perdamaian bersama negara-negara OKI. Ia menegaskan tujuan utama adalah penghentian perang, bantuan kemanusiaan, perdamaian berbasis keadilan, dan kemerdekaan Palestina, serta membuka opsi evaluasi keanggotaan bila forum justru melegitimasi pelanggaran kemanusiaan.
"Tetapi bila melalui KTT ini tujuan masuk ke BOP tidak terpenuhi, malah tidak hadirkan 'peace'/perdamaian, malah dijadikan sebagai legitimasi kejahatan kemanusiaan dan penjajahan atas Palestina, dan menjauhkan hadirnya negara Palestina Merdeka yang sudah diakui oleh 153 negara Anggota PBB, maka sewajarnya bila Menlu RI melaksanakan apa yang sudah disampaikan di depan publik sesudah pertemuan Presiden RI dengan Pimpinan Ormas Islam yaitu menarik diri dari keanggotaan BoP" pungkasnya.
