Hamas Minta Pasukan Perdamaian Gaza Netral, Apa Implikasinya Bagi Indonesia?
Kelompok milisi Hamas telah merespons rencana Indonesia untuk mengirimkan ribuan tentara sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza. Pemimpin senior Hamas, Osama Hamdan, menekankan bahwa wilayah kerja pasukan internasional, termasuk dari Indonesia, harus dibatasi di perbatasan Jalur Gaza. Hamas menyatakan bahwa tugas pasukan itu perlu diperjelas, yaitu mencegah agresi militer Israel dan menghentikan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata.
ISF adalah pasukan keamanan dan penjaga perdamaian multinasional yang diamanatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasukan ini dibentuk sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza yang dirancang oleh Amerika Serikat serta disepakati oleh Israel dan Hamas pada akhir tahun 2025. Pemerintah Indonesia telah menyatakan kesiapannya untuk mengerahkan sekitar 5.000 hingga 8.000 personel TNI ke Gaza sebagai anggota pasukan perdamaian.
Komunikasi Langsung Hamas dengan Indonesia
Osama Hamdan mengungkapkan bahwa Hamas telah berkomunikasi langsung dengan pemerintah Indonesia. Dalam perbincangan itu, Hamas menekankan bahwa setiap pasukan internasional harus berpegang pada peran netral di perbatasan dan tidak mengambil posisi yang bertentangan dengan kehendak rakyat Palestina atau menjadi pengganti pendudukan Israel. Hamdan menyampaikan pesan ini kepada Al Jazeera pada Kamis, 12 Februari 2026.
Hamdan menambahkan bahwa pesan tersebut telah jelas didengar oleh Indonesia, dan pihak Indonesia menegaskan bahwa mereka tidak akan menjadi bagian dari pelaksanaan agenda Israel apa pun di dalam Jalur Gaza. Misi mereka harus dibatasi pada pemisahan antara warga Palestina dan pasukan pendudukan, serta mencegah agresi tanpa mencampuri urusan internal penduduk.
Pesan Hamas kepada Dunia Internasional
Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menilai bahwa Hamas sedang memberikan pesan kepada dunia internasional, termasuk Indonesia, agar memperhatikan hak-hak rakyat Palestina. Terutama dalam konteks mempertahankan wilayah Gaza dari okupasi Israel. Yon menjelaskan bahwa kehadiran tentara internasional semestinya fokus pada tugas menjaga perdamaian, kemanusiaan, kesehatan, dan mencegah serangan kembali dari Israel.
Pengamat Timur Tengah lainnya, Hasibullah Satrawi, menganggap pesan Hamas disampaikan karena kelompok milisi itu curiga bahwa pasukan perdamaian akan menjadi alat untuk mendemilitarisasi Gaza dan melucuti senjata Hamas. Hamas juga meminta agar pasukan internasional hanya masuk di perbatasan Gaza, dengan tujuan menjaga dan memastikan Israel tidak melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil.
Respon dan Kesiapan Indonesia
Kementerian Pertahanan telah menyatakan bahwa rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza tidak untuk melucuti senjata Hamas. Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa fokus perencanaan Indonesia adalah pada aspek rekonstruksi serta layanan kesehatan, bukan untuk memerangi pihak yang bertikai.
Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandyo Budi Revita, mengatakan bahwa satuan prajurit yang akan dikirim ke Gaza akan diambil dari pasukan yang pernah bertugas di wilayah konflik, seperti di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyatakan bahwa para personel TNI AD sudah mulai berlatih untuk misi perdamaian, dengan perkiraan jumlah pasukan mencapai satu brigade atau 5.000-8.000 prajurit.
Perkembangan Terbaru dan Posisi Indonesia
Pengiriman personel TNI merupakan bagian dari piagam Dewan Perdamaian (Board of Peace, BoP) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Badan internasional ini bertujuan untuk mengawasi administrasi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pada masa transisi pascakonflik. Pertemuan formal pertama BoP dijadwalkan pada 19 Februari di Washington DC, di mana rencana rekonstruksi senilai miliaran dolar untuk Gaza akan diumumkan.
Presiden Prabowo Subianto telah diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Partisipasi Indonesia dalam BoP dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara dan tidak mengabaikan hak-hak rakyat Palestina. Namun, beberapa pihak dalam negeri, seperti Majelis Ulama Indonesia, mengingatkan risiko besar jika Indonesia terjebak pada agenda hegemonik Amerika Serikat.
Media Israel melaporkan bahwa persiapan untuk menampung tentara Indonesia di Gaza telah dimulai di bagian selatan Jalur Gaza, antara Kota Rafah dan Khan Younis. Pasukan Indonesia diperkirakan tidak akan beroperasi di dalam wilayah Gaza yang dikendalikan oleh Hamas, tetapi fokus pada pengamanan pembangunan dan menjaga lokasi pengumpulan senjata jika Hamas setuju untuk menyerahkannya.
