China Tuding AS dan Israel Sebagai Akar Masalah Blokade Selat Hormuz
Dalam perkembangan terbaru konflik Timur Tengah, China secara tegas menunjuk hidung Amerika Serikat (AS) dan Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ditutupnya jalur laut krusial Selat Hormuz. Pemerintah China menyatakan bahwa operasi militer ilegal yang dilancarkan oleh kedua negara tersebut terhadap Iran merupakan akar penyebab utama terjadinya blokade di selat strategis tersebut.
Dampak Global dari Penutupan Selat Hormuz
Selat Hormuz, yang merupakan jalur perairan vital untuk pasokan minyak dan gas global, telah mengalami gangguan signifikan sejak awal Maret lalu. Aktivitas perlintasan kapal di jalur penting ini secara efektif dibatasi, memicu gangguan global yang tidak hanya meningkatkan biaya pengiriman tetapi juga mendorong harga minyak dunia melambung tinggi. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di pasar energi internasional dan berdampak pada perekonomian berbagai negara.
Dalam pidatonya di Gedung Putih pada Rabu malam, Presiden AS Donald Trump menyerukan agar negara-negara di dunia yang menerima minyak melalui Selat Hormuz harus mengambil peran aktif dalam menjaga jalur tersebut. "Kita akan membantu, tetapi mereka harus memimpin dalam melindungi minyak yang sangat mereka andalkan," tegas Trump dalam pernyataannya.
Trump bahkan mendesak negara-negara yang bergantung pada Selat Hormuz untuk "rebut saja, lindungi, gunakan untuk diri Anda sendiri". Presiden AS tersebut juga mengklaim bahwa Selat Hormuz akan dibuka kembali "secara alami" setelah perang berakhir, dan bahwa "harga gas akan segera turun kembali" — pernyataan yang menurut CNN telah dibantah oleh para ekonom dan analis energi.
Respons Tegas China Terhadap Seruan Trump
Menanggapi seruan Trump tersebut, China memberikan respons yang tegas melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning. Dalam konferensi pers terbaru di Beijing, Mao menegaskan bahwa "akar penyebab gangguan navigasi melalui Selat Hormuz adalah operasi militer ilegal Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran".
Mao juga menyerukan gencatan senjata segera di Timur Tengah, terutama setelah Trump mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran dalam beberapa minggu ke depan. "Cara militer pada dasarnya tidak dapat menyelesaikan masalah ini, dan peningkatan konflik bukanlah kepentingan kedua belah pihak," ujar juru bicara China tersebut.
Dia lebih lanjut mendesak "pihak-pihak terkait untuk segera menghentikan operasi militer" dan mencari solusi diplomatik untuk meredakan ketegangan di kawasan tersebut. Pernyataan China ini muncul di tengah sinyal dari Trump bahwa AS siap mengintensifkan respons militernya terhadap Iran, bahkan mencetuskan kemungkinan membombardir Iran hingga kembali ke "Zaman Batu".
Posisi Iran Mengenai Masa Depan Selat Hormuz
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan pandangan negaranya mengenai masa depan Selat Hormuz. Araghchi menegaskan bahwa keputusan mengenai selat strategis tersebut harus ditentukan oleh Iran dan Oman, mengingat jalur perairan itu berada dalam wilayah perairan kedua negara.
"Pengaturan apa pun yang dibuat terkait Selat Hormuz setelah perang adalah urusan Iran dan Oman," tegas Araghchi dalam wawancara dengan televisi lokal Qatar. Dia menambahkan bahwa Selat Hormuz "dapat menjadi jalur air perdamaian" untuk jalur aman, tetapi memastikan keamanan maritim dan perlindungan lingkungan akan membutuhkan mekanisme bersama di antara negara-negara pesisir.
Meskipun sebagian Selat Hormuz berada dalam perairan teritorial Iran dan Oman, selat tersebut diklasifikasikan sebagai selat internasional berdasarkan hukum internasional, yang memberikan hak transit kepada kapal dan pesawat terbang dari berbagai negara. Status ini menambah kompleksitas situasi dan memerlukan penyelesaian yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Ketegangan di Selat Hormuz terus memanas dengan berbagai pihak menyuarakan kepentingannya masing-masing. China sebagai mitra strategis Iran dari timur tampaknya mengambil posisi yang jelas dalam mendukung Tehran dan mengkritik tindakan AS dan Israel, sementara pasar energi global menanti perkembangan lebih lanjut dengan harapan gangguan pasokan segera terselesaikan.
