Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Dewan Kehormatan Depinas SOKSI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan pentingnya mitigasi krisis ekonomi untuk mencegah potensi instabilitas politik. Dalam Sarasehan Senior Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) bertema "Mitigasi Krisis Ekonomi - Mencegah Potensi Instabilitas Politik" di Jakarta, Kamis (23/7/26), ia mengingatkan bahwa sejarah berbagai negara menunjukkan krisis ekonomi yang tidak dikelola dengan baik hampir selalu berujung pada meningkatnya ketegangan sosial dan instabilitas politik.
Ancaman Ekonomi Global dan Dampaknya
Bamsoet menjelaskan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, ketidakpastian geopolitik akibat konflik di berbagai kawasan, gangguan rantai pasok global, fluktuasi harga energi dan pangan, serta meningkatnya tekanan fiskal di banyak negara harus diantisipasi Indonesia dengan memperkuat daya tahan nasional sejak dini. Meskipun Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen dan inflasi yang terkendali, berbagai tantangan seperti pelemahan daya beli masyarakat, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya, serta tekanan terhadap kelas menengah memerlukan langkah mitigasi yang terukur.
"Mitigasi krisis ekonomi tidak boleh menunggu keadaan memburuk. Pengalaman berbagai negara membuktikan bahwa ketika tekanan ekonomi dibiarkan berlarut-larut, yang muncul bukan sekadar perlambatan pertumbuhan, tetapi juga ketidakpuasan sosial, polarisasi politik, meningkatnya kriminalitas, hingga melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, kebijakan ekonomi harus dijadikan instrumen penting dalam menjaga stabilitas nasional," ujar Bamsoet.
Pelajaran dari Krisis Masa Lalu
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini mengingatkan bahwa lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan OECD masih memperingatkan ekonomi dunia berada dalam fase ketidakpastian tinggi akibat fragmentasi geopolitik, perang dagang, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi. Kondisi tersebut menuntut setiap negara memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri. Indonesia memiliki peluang besar berkat bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, dan posisi strategis dalam rantai pasok global, namun hanya akan bermanfaat jika dibarengi tata kelola pemerintahan efektif, hilirisasi industri konsisten, penguatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
"Yang harus dibangun adalah ekonomi yang mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Ketika rakyat memiliki pekerjaan, pendapatan yang layak, harga kebutuhan pokok terkendali, dan akses terhadap pelayanan publik yang baik, maka stabilitas politik akan terjaga dengan sendirinya. Sebaliknya, ketimpangan ekonomi akan selalu menjadi pintu masuk munculnya konflik sosial," kata Bamsoet.
Refleksi Krisis Asia dan Sri Lanka
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Polkam KADIN Indonesia ini mengingatkan pengalaman berbagai negara harus menjadi pelajaran penting. Krisis keuangan Asia 1997-1998 memicu perubahan politik besar di Indonesia setelah nilai tukar rupiah terpuruk, inflasi melonjak tajam, dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Fenomena serupa terjadi di Sri Lanka pada 2022 ketika krisis devisa memicu kelangkaan pangan, bahan bakar, dan demonstrasi besar yang berakhir dengan pergantian pemerintahan. Negara-negara di Amerika Latin dan Timur Tengah juga menunjukkan bahwa tekanan ekonomi sering berkembang menjadi instabilitas politik jika pemerintah terlambat mengantisipasi.
"Indonesia tidak boleh mengulangi pengalaman pahit masa lalu. Kita harus membangun sistem peringatan dini yang mampu membaca gejala ekonomi sejak awal, memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, menjaga stabilitas harga pangan, memperluas perlindungan sosial, sekaligus memastikan investasi terus bergerak," tegas Bamsoet.
Strategi Mitigasi Menyeluruh
Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan, dan Universitas Jayabaya ini menekankan strategi mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan hilirisasi industri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan, penguatan UMKM, digitalisasi ekonomi, perluasan akses pembiayaan produktif, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Langkah tersebut sejalan dengan gagasan pembangunan nasional berbasis Pancasila, yaitu penguatan tata nilai, tata kelola, dan tata sejahtera sebagai fondasi membangun Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan.
"Pembangunan ekonomi harus menghasilkan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan yang tinggi tetapi dinikmati oleh kelompok tertentu akan melahirkan kecemburuan sosial. Karena itu, pemerintah harus memastikan manfaat pembangunan dirasakan hingga ke desa, kawasan perbatasan, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda. Di situlah stabilitas politik memperoleh fondasi yang kokoh," papar Bamsoet.
Ancaman Digital dan Pentingnya Kepercayaan Publik
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan bahwa tantangan ekonomi di era digital juga diikuti ancaman penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, hingga eksploitasi keresahan masyarakat melalui media sosial. Situasi ekonomi yang sulit sering dimanfaatkan berbagai kelompok untuk memperbesar polarisasi dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga negara. Karena itu, penguatan literasi digital, transparansi kebijakan, komunikasi publik yang terbuka, serta penguatan modal sosial menjadi bagian penting dalam strategi mitigasi nasional.
"Stabilitas politik tidak cukup dijaga melalui pendekatan keamanan semata. Yang jauh lebih penting adalah membangun kepercayaan publik. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang adil, komunikasi yang jujur, serta keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Ketika kepercayaan masyarakat terjaga, berbagai provokasi akan jauh lebih mudah diredam," pungkas Bamsoet.
