Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya pembengkakan lebih dari 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makanan bergizi gratis (MBG). Angka tersebut merupakan gabungan dari dapur MBG di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan luar wilayah 3T.
Pembengkakan Titik di Luar Wilayah 3T
Zulhas menyebutkan bahwa pembengkakan titik dapur MBG ini terkait dengan kasus dugaan jual beli titik. Di luar wilayah 3T, proyeksi awal adalah 21.000 titik di seluruh Indonesia, namun data terbaru menunjukkan terdapat 27.877 titik. Hal ini berarti terjadi penambahan sebanyak 6.877 titik.
"Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan," kata Zulhas usai rapat koordinasi di Gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6/2026).
Pembengkakan di Wilayah 3T
Zulhas juga mengungkapkan bahwa rencana awal untuk SPPG di daerah 3T adalah 2.000 titik. Namun, dalam temuannya, terdapat 8.617 titik. Dari jumlah tersebut, 6.138 titik sudah memiliki Surat Keputusan (SK) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
"Nah, yang nomor dua Saudara-saudara, ini menjadi perhatian kita yang utama karena memang tertinggal, yaitu 3T. 3T itu didata ada 2.000 titik tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN, 6.138," ujarnya.
Pemborosan Anggaran Rp 1 Triliun per Bulan
Akibat pembengkakan titik SPPG, Zulhas mengungkapkan kelebihan pengeluaran anggaran MBG mencapai Rp 1 triliun setiap bulannya. Ia meminta BGN untuk segera melakukan pembenahan.
"Kalau lapak 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta, satu hari maka 1 tahun ada atau 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau 1 tahun Rp 12 triliun. Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," ujarnya.
Dengan temuan ini, Zulhas menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program MBG agar anggaran negara tidak terus menerus bocor.
