Wamendagri Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi APBD dengan RKPD di Jawa Barat
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus memberikan imbauan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Jawa Barat. Ia menekankan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus selaras dan konsisten dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini disampaikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 yang digelar di Bale Gede, Gedung Negara Pakuan, Bandung.
Konsistensi Perencanaan untuk Pembangunan Berkesinambungan
Wiyagus menggarisbawahi bahwa setiap program yang tercantum dalam APBD wajib memiliki dasar perencanaan yang matang dan termuat dalam RKPD. "Tidak boleh ada lagi program di dalam APBD yang tiba-tiba muncul tanpa ada dasar perencanaannya di dokumen RKPD, begitu pula sebaliknya," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 15 April 2026. Menurutnya, sinkronisasi ini sangat krusial untuk memastikan sistem perencanaan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah berjalan secara berkesinambungan dan berada dalam satu arah kebijakan yang sama.
Ia juga menegaskan bahwa dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga RKPD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus selalu mengacu pada arah pembangunan nasional. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memaksimalkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Apresiasi Capaian Ekonomi dan Tantangan ke Depan
Di sisi lain, Wamendagri memberikan apresiasi terhadap capaian ekonomi Jawa Barat sepanjang tahun 2025, yang tumbuh sebesar 5,32 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Bahkan, pada triwulan keempat, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut mencapai angka yang cukup signifikan, yaitu 5,85 persen. Namun, Wiyagus mengingatkan agar Pemda tidak cepat berpuas diri, mengingat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tergolong tinggi, yakni sebesar 6,77 persen.
"Ini menjadi catatan penting agar laju ekonomi kita ke depan lebih inklusif dan optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal," pesannya. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Dukungan untuk Program Prioritas Nasional
Dalam mendukung program prioritas nasional Asta Cita, Wiyagus juga mengapresiasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta operasional unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Jawa Barat. Namun, ia menekankan pentingnya percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai jaminan keamanan pangan bagi penerima manfaat, terutama anak-anak.
"Sertifikasi ini adalah syarat mutlak. Bukan sekadar administrasi, melainkan jaminan keamanan pangan bagi anak-anak kita," imbuhnya. Wiyagus mengajak seluruh jajaran Pemda untuk terus bekerja sama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi.
Ia menutup dengan pesan motivasi, "Mari kita bekerja dengan penuh integritas dan tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah anggaran ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat menuju Provinsi Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera." Dengan demikian, sinkronisasi APBD dan RKPD diharapkan dapat menjadi pondasi kuat untuk pembangunan daerah yang lebih terarah dan berkelanjutan di masa mendatang.
