Wali Kota Cilegon Soroti Pentingnya Transparansi Program Pokir DPRD 2027
Wali Kota Cilegon Robinsar menekankan pentingnya transparansi di setiap tahap perencanaan hingga penetapan program pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Cilegon untuk tahun 2027. Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon berkomitmen untuk melakukan perbaikan menyeluruh di semua tahapan proses tersebut, guna memastikan akuntabilitas dan efektivitas pembangunan.
Perbaikan Tahapan Perencanaan Pembangunan
Menurut Robinsar, capaian saat ini masih perlu ditingkatkan, sehingga perbaikan terus dilakukan, terutama pada tahapan perencanaan pembangunan. "Memang selama ini kalau kita bicara angka, posisi kita masih di bawah. Karena itu, kita terus melakukan perbaikan, terutama pada tahapan perencanaan," kata Robinsar dalam keterangan tertulis pada Selasa, 7 April 2026.
Robinsar mengungkapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) telah memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah teknis yang dilakukan Pemkot Cilegon. "Artinya, banyak tahapan yang kita lakukan secara teknis sudah sesuai dengan arahan dan harapan," tambahnya. Namun, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK).
Pentingnya MCP KPK dan Kesesuaian Regulasi
Robinsar menjelaskan bahwa MCP KPK menjadi perhatian utama, karena penilaiannya tidak hanya mencakup satu aspek, tetapi seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. "MCP KPK ini menjadi perhatian kita. Penilaiannya tidak hanya satu aspek, tapi mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan," jelasnya.
Setiap tahapan, sekecil apa pun, memiliki peran penting dan harus dijalankan sesuai regulasi yang berlaku. "Semua proses harus transparan, tepat waktu, dan sesuai mekanisme, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga penetapan," tegas Robinsar. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa program pembangunan berjalan dengan baik.
Keselarasan Pokir dengan RPJMD
Lebih lanjut, Robinsar menekankan bahwa pokir DPRD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keselarasan ini penting agar program pembangunan dapat berjalan sejalan antara eksekutif dan legislatif, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Dengan begitu, pokir yang diusulkan benar-benar bisa memberikan manfaat dan tepat sasaran bagi masyarakat," pungkas Robinsar. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan di Cilegon dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang transparan dan akuntabel.
Pemkot Cilegon terus berupaya untuk memperbaiki sistem perencanaan, dengan fokus pada peningkatan transparansi dan efisiensi, sehingga program pokir DPRD 2027 dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi kemajuan daerah.
