Wakil Bupati Pekalongan Tegaskan Layanan Publik Tetap Normal Pasca OTT KPK
Wakil Bupati Pekalongan, Riswadi, dengan tegas menyatakan bahwa operasional pemerintahan dan layanan publik di Kabupaten Pekalongan tetap berjalan normal. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas penangkapan Bupati Fadia Arafiq oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT).
Operasional Pemerintahan Tidak Terganggu
Menurut Riswadi, meskipun Bupati Fadia Arafiq saat ini sedang menjalani proses hukum akibat OTT KPK, roda pemerintahan di Pekalongan tidak mengalami gangguan yang signifikan. Ia menekankan bahwa seluruh layanan publik, termasuk administrasi kependudukan, perizinan, dan program pembangunan, tetap dapat diakses oleh masyarakat tanpa hambatan.
"Kami telah mengantisipasi situasi ini dengan baik," ujar Riswadi dalam keterangan resminya. "Tim kerja di setiap dinas dan badan pemerintah daerah terus beroperasi sesuai tugas dan fungsinya. Tidak ada alasan bagi kami untuk menghentikan pelayanan kepada warga."
Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum
Riswadi juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah Pekalongan telah berkoordinasi erat dengan aparat penegak hukum, termasuk KPK, untuk memastikan transparansi dan kelancaran proses hukum yang sedang berjalan. Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung penyelidikan tanpa campur tangan dalam urusan operasional KPK.
Selain itu, Wakil Bupati menyebutkan beberapa langkah konkret yang telah diambil untuk menjaga stabilitas pemerintahan, antara lain:
- Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala dinas untuk memastikan kontinuitas layanan.
- Memperkuat sistem pengawasan internal guna mencegah potensi gangguan.
- Menyiapkan mekanisme komunikasi yang efektif dengan masyarakat untuk memberikan informasi terkini.
Dampak terhadap Program Pembangunan
Dalam hal program pembangunan, Riswadi memastikan bahwa proyek-proyek strategis di Pekalongan, seperti infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, tetap berjalan sesuai jadwal. Ia menambahkan bahwa anggaran daerah telah dialokasikan dengan tepat dan penggunaannya diawasi secara ketat untuk menghindari penyimpangan.
"Masyarakat tidak perlu khawatir," tegasnya. "Kami berkomitmen untuk melanjutkan visi pembangunan Pekalongan yang lebih maju dan sejahtera, meski dalam situasi yang menantang ini."
Dengan pernyataan ini, Riswadi berharap dapat meredam kekhawatiran publik sekaligus menunjukkan bahwa pemerintahan di Pekalongan tetap solid dan fokus pada pelayanan kepada warga.
