Mendagri Tito Karnavian Tinjau Langsung Huntara di Pidie Jaya, Aceh
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, pada Jumat, 6 Maret 2026. Dalam peninjauan ini, Tito didampingi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah untuk memeriksa fasilitas hunian sementara (huntara) serta berdialog langsung dengan para pengungsi yang terdampak bencana.
Empat Jenis Huntara dengan Karakteristik Fasilitas Berbeda
Dalam keterangan resminya, Tito mengungkapkan bahwa huntara yang dibangun di Pidie Jaya terbagi menjadi empat jenis berdasarkan inisiator pembangunannya. Pertama, huntara yang dibangun oleh BPI Danantara. Kedua, huntara yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ketiga, huntara yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Keempat, huntara yang didirikan secara gotong royong oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) dan relawan.
Tito menjelaskan bahwa keempat tipe huntara tersebut memiliki perbedaan karakteristik fasilitas di dalamnya. "Misalnya di BNPB, di sana tidak ada ranjang, tetapi kelebihannya adalah dapur dan toilet yang tersedia secara pribadi. Sementara di Danantara, hampir serupa dengan PU, terdapat ranjang tempat tidur dan kipas yang membuat suhu lebih dingin dan nyaman, namun dapur serta kamar mandi digunakan secara komunal atau bersama-sama," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang dirilis pada hari yang sama.
Pemerintah Pastikan Hunian Layak dan Targetkan Pemindahan Pengungsi
Meskipun terdapat variasi dalam fasilitas, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan para pengungsi mendapatkan hunian yang layak dan nyaman. Tito menyatakan bahwa pemerintah sedang mempercepat proses pemindahan pengungsi yang masih bertahan di tenda ke huntara atau tempat tinggal yang lebih layak. Upaya ini dilakukan melalui skema dana tunggu hunian (DTH) dengan target selesai sebelum perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.
Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, dari tiga provinsi di wilayah Sumatera yang terdampak bencana, hanya Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang telah berhasil menurunkan jumlah pengungsi di tenda menjadi nol. "Ini adalah target kami bersama BNPB, agar semua pengungsi dapat dipindahkan ke huntara. Untuk masalah makanan, dalam 10 hari ke depan akan ditanggung oleh BNPB, kemudian akan dialihkan menggunakan uang lauk pauk atau jadup dari Kementerian Sosial," tegas Tito.
Dukungan dari Pihak Terkait dalam Peninjauan
Peninjauan huntara di Pidie Jaya ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA, serta perwakilan dari berbagai pihak terkait lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan koordinasi dan sinergi yang kuat dalam upaya penanganan pascabencana di wilayah tersebut.
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup pengungsi dengan menyediakan infrastruktur yang memadai, sekaligus mempersiapkan transisi menuju hunian permanen. Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak dan mempercepat pemulihan kondisi sosial-ekonomi di daerah bencana.
