Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa situasi terkini di Myanmar menjadi salah satu agenda penting dalam retret Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Pembahasan meliputi proses pemilu dan terbentuknya pemerintahan baru Myanmar hasil pemilu tersebut.
Pemilu Inklusif dan Perdamaian
Sejak awal, Indonesia menekankan pentingnya pemilu yang inklusif di Myanmar. Proses politik tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan, membawa perdamaian, dan menciptakan situasi yang lebih baik bagi masyarakat Myanmar. Hal ini disampaikan Sugiono dalam keterangannya di YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (11/5/2026).
Indonesia tetap berpegang pada prinsip five-point consensus ASEAN yang menjadi acuan utama penyelesaian krisis di Myanmar. Negara-negara ASEAN menyoroti langkah positif pemerintahan baru Myanmar, termasuk pembebasan lebih dari 6.000 tahanan politik dan perubahan status tahanan Aung San Suu Kyi.
Langkah Positif Pemerintahan Baru
"Setelah pemilu ada beberapa gestur positif yang perlu diapresiasi, yaitu pembebasan sekitar 6.000 lebih tahanan politik dan perubahan status tahanan Aung San Suu Kyi," ujar Sugiono. Langkah ini dinilai sebagai progres dalam memenuhi implementasi five-point consensus.
Negara-negara ASEAN juga membahas langkah-langkah terukur untuk merespons perkembangan terbaru di Myanmar. "Ini merupakan progres dalam rangka memenuhi five-point consensus yang menjadi kewajiban. Langkah-langkah terukur apa yang perlu dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam menyikapi progres di Myanmar," tambahnya.
Myanmar Tetap Bagian Keluarga ASEAN
Seluruh negara anggota ASEAN sepakat bahwa Myanmar harus terus dirangkul sebagai bagian dari keluarga besar ASEAN. Mereka berkomitmen memberikan perhatian dan keterlibatan konstruktif agar Myanmar dapat memperbaiki situasi di negaranya. "Pada intinya semua sepaham bahwa sebagai satu keluarga, negara anggota harus terus memberikan perhatian dan engage Myanmar untuk menemukan jalan yang mereka tentukan sendiri," pungkas Sugiono.
