Tito Karnavian: 50% Pembangunan 16.688 Huntara di Sumatera Telah Rampung
Tito: 50% Huntara di Sumatera Sudah Rampung

Progres Pembangunan Huntara di Sumatera Capai 50%

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana di Sumatera telah mencapai kemajuan signifikan. Dalam rapat bersama Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), Tito menyatakan bahwa sekitar 50% dari total 16.688 unit huntara yang diusulkan pemerintah daerah telah selesai dibangun.

Rincian Pembangunan Huntara dan Huntap

Tito menjelaskan bahwa dari total usulan huntara sebanyak 16.688 unit, sebanyak 8.290 unit atau 50% telah rampung. Sementara itu, untuk hunian tetap (huntap), terdapat usulan sebanyak 16.329 unit, dengan 1.254 unit sedang dalam proses pembangunan. "Ini yang perlu percepatan untuk huntap," tegas Tito, menekankan pentingnya akselerasi dalam penyediaan hunian permanen.

Berikut adalah rincian pembangunan berdasarkan provinsi:

  • Aceh: Usulan huntara 14.697 unit, huntap 9.246 unit dengan 302 unit sedang dibangun.
  • Sumatera Utara: Usulan huntara 993 unit, 893 unit telah selesai; huntap 3.462 unit dengan 297 unit dalam pembangunan.
  • Sumatera Barat: Usulan huntara 728 unit, 721 unit selesai; huntap 3.611 unit dengan 655 unit sedang dibangun.

Bantuan Dana dan Data Kerusakan Rumah

Bagi korban yang tidak ingin tinggal di huntara, pemerintah memberikan bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp 1,8 juta untuk tiga bulan. Penyaluran bantuan ini telah mencapai:

  1. Aceh: 93,87%
  2. Sumatera Utara: 99,47%
  3. Sumatera Barat: 97,17%

Tito menegaskan bahwa penyaluran dilakukan "by name by address" berdasarkan data yang divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data BPS menunjukkan total rumah terdampak bencana mencapai 90.066 unit, dengan rincian:

  • Rusak ringan: 35.336 unit
  • Rusak sedang: 18.129 unit
  • Rusak berat atau hilang: 28.885 unit

Selain itu, terdapat 5.784 unit dengan data tidak jelas dan 1.922 unit yang memerlukan relokasi karena lokasi rawan, seperti di tebing atau pinggir sungai. "Ini by name by address termasuk rincian di bawahnya lengkap per kabupaten/kota," tambah Tito, menyoroti transparansi data.