Mendagri Tito Targetkan Pengungsi Bencana Sumatera Tak Lagi Tinggal di Tenda Sebelum Lebaran
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menetapkan target ambisius agar seluruh pengungsi korban bencana di wilayah Sumatera tidak lagi bertempat tinggal di tenda sebelum perayaan Idulfitri 2026. Target ini diumumkan dalam acara penyerahan ambulans untuk daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta Selatan, pada Kamis, 12 Maret 2026.
Pentingnya Percepatan Penanganan Pengungsi
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menekankan urgensi percepatan penanganan pengungsi agar para penyintas dapat segera menempati hunian yang lebih layak dan manusiawi. Tito menyatakan melalui keterangan tertulis bahwa keberadaan pengungsi di tenda tidak boleh berlangsung terlalu lama karena berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan dan psikologis, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak.
"Kami juga menarget sebelum Lebaran tidak ada lagi yang di tenda. Jangan terlalu lama di tenda karena tidak bagus untuk kesehatan mental, tidak bagus kesehatan fisik," tegas Tito. Ia menambahkan bahwa tinggal di tenda dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko penyakit kulit hingga penularan penyakit menular pada anak-anak, dengan contoh konkret seperti campak.
Jumlah Pengungsi Terus Menurun Signifikan
Tito melaporkan bahwa jumlah pengungsi saat ini terus menunjukkan penurunan yang signifikan seiring dengan upaya percepatan penanganan oleh pemerintah pusat dan daerah. Dari awalnya sekitar 12.000 orang pada masa awal bencana, jumlah tersebut kini telah berkurang drastis menjadi sekitar 1.600 orang. "Cepat sekali berkurang, dari 12.000 sekarang tinggal sekitar 1.600-an," ungkapnya.
Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk mempercepat pembangunan hunian sementara. Saat ini, hanya tersisa satu titik pengungsian utama yang menjadi fokus perhatian, yaitu di wilayah Langkahan, Aceh Utara. Tito meminta agar hunian sementara di lokasi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 10 hari.
Pemulihan Sektor Lain dan Apresiasi Kinerja Satgas PRR
Proses pemulihan di berbagai sektor juga terus dipantau, meliputi layanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, akses jalan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Indikator layanan dasar seperti ketersediaan listrik, jaringan komunikasi, distribusi bahan bakar, dan aktivitas pasar dilaporkan mulai mendekati normal. "Kami melihat banyak indikator sudah mendekati normal, termasuk fasilitas kesehatan yang relatif cepat pulih," tandas Tito.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, memberikan apresiasi terhadap kinerja Satgas PRR yang dinilai terus menunjukkan kemajuan dalam menangani persoalan di wilayah terdampak. Ia menyatakan bahwa langkah-langkah Satgas PRR secara bertahap mampu menjawab berbagai masalah di lapangan, termasuk penanganan pengungsi dan penyediaan hunian layak.
"Upaya tersebut juga menjadi bagian dari percepatan target pemerintah agar tidak ada lagi warga yang harus bertahan di tenda pengungsian menjelang perayaan Idulfitri," kata Zulfikar. Meski mengakui bahwa penanganan bencana berskala besar tidak dapat memuaskan semua pihak dalam waktu singkat, ia menilai berbagai permasalahan mulai dapat ditangani secara bertahap.
Fungsi Pengawasan DPR dan Fokus Pemulihan Ekonomi
Zulfikar menegaskan bahwa DPR melalui Komisi II akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pengelolaan anggaran oleh Satgas PRR dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan. Ia juga menilai bahwa model penanganan bencana melalui satuan tugas merupakan pendekatan yang tepat untuk bencana berskala besar, karena memungkinkan percepatan penanganan lintas sektor.
Namun, Zulfikar berharap Satgas PRR dapat mempercepat langkah pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. Ia menyatakan bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat, perputaran ekonomi lokal masih dirasakan belum pulih secara optimal. "Karena berdasarkan suara publik hal itu yang masih dirasa belum maksimal, sehingga bila urusan huntara kelar, maka Satgas bisa fokus kepada sektor riil masyarakat," tukasnya.
Dengan target yang jelas dan upaya koordinasi yang intensif, pemerintah berkomitmen untuk memastikan para pengungsi dapat menikmati Lebaran 2026 dengan kondisi yang lebih baik, jauh dari tenda pengungsian.
