Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, menegaskan bahwa analisis dan evaluasi harus menjadi budaya kerja yang mendorong lahirnya birokrasi profesional, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada nilai. Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Analisis dan Evaluasi Bulan Juni 2026 yang sekaligus menutup pelaksanaannya di Semester I Tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.
Momentum Memperkuat Budaya Evaluasi
Iqbal mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat budaya evaluasi sebagai bagian dari proses pembelajaran organisasi dan perbaikan berkelanjutan. Enam bulan pertama tahun 2026 menjadi periode penting bagi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam membangun budaya kerja baru yang menjadikan evaluasi sebagai sarana belajar, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
"Analisa dan evaluasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen manajemen yang memungkinkan kita mengetahui apakah setiap program, setiap anggaran, setiap layanan, dan setiap proses bisnis benar-benar berjalan sesuai target serta memberikan manfaat bagi organisasi," ujar Iqbal dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).
Birokrasi Modern Tak Cukup Patuh Regulasi
Menurutnya, birokrasi modern tidak lagi hanya dituntut patuh terhadap regulasi, tetapi juga harus mampu menunjukkan hasil nyata, memberikan dampak, dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Karena itu, hasil dari analisis dan evaluasi ini harus menjadi simpul yang menghubungkan seluruh agenda Reformasi Birokrasi, mulai dari penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, penguatan Sistem Merit, pembangunan Zona Integritas, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan transformasi digital.
Selain itu, Iqbal menegaskan bahwa seluruh indikator Reformasi Birokrasi tersebut pada akhirnya bermuara pada budaya organisasi yang disiplin, akuntabel, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Ia pun mengajak seluruh pimpinan unit kerja untuk menjadikan evaluasi sebagai alat kendali organisasi sekaligus dasar dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pimpinan, anggota DPD RI, maupun masyarakat.
Apresiasi dan Penghargaan Unit Kerja Terbaik
Pada kesempatan tersebut, Sekjen DPD RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unit kerja atas komitmen dan dedikasi selama Semester I Tahun 2026. Menurutnya, penghargaan yang diberikan bukan semata-mata ditujukan kepada unit dengan nilai tertinggi, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan, kolaborasi, disiplin, inovasi, dan konsistensi dalam membangun budaya kerja yang unggul.
Dalam sesi pemberian penghargaan, Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kepegawaian (OKK) berhasil menjadi unit kerja terbaik dengan meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Juara 1 Best Performance Achievement Semester I Tahun 2026 dan penghargaan tertinggi Best of the Best Performance Achievement. Sementara itu, Juara 2 Best Performance Achievement Semester I Tahun 2026 diraih oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Juara 3 diraih oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran.
Evaluasi sebagai Budaya, Akuntabilitas sebagai Karakter
Di akhir sambutannya, Iqbal mengajak seluruh insan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk terus menjadikan evaluasi sebagai budaya, akuntabilitas sebagai karakter, integritas sebagai identitas, dan pelayanan sebagai tujuan utama. "Saya yakin, apabila semangat ini terus kita pelihara, maka Sekretariat Jenderal DPD RI akan semakin profesional, adaptif, akuntabel, serta mampu memberikan dukungan terbaik bagi pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI," pungkasnya.
Dengan adanya rapat analisis dan evaluasi ini, diharapkan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada pimpinan, anggota DPD RI, serta masyarakat luas.
