Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendesak pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua. Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, kebijakan nasional tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia, terutama di daerah dengan karakteristik geografis dan sosial ekonomi yang unik seperti Papua. Pernyataan ini disampaikan usai ia mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Mimika, Papua Tengah.
Kendala Implementasi KDMP di Papua
Dalam pertemuan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua, terungkap berbagai kendala implementasi KDMP. Salah satu contoh konkret adalah distribusi LPG 3 kilogram yang menjadi bagian dari program koperasi. Di sejumlah kampung pedalaman, akses transportasi sangat terbatas, sementara kebutuhan masyarakat terhadap LPG juga rendah karena sebagian besar masih menggunakan kayu bakar. Akibatnya, pasokan LPG seringkali menumpuk tidak termanfaatkan.
"Papua memiliki tantangan geografis yang berbeda. Selain itu, tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat juga masih terbatas. Karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih harus benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar hadir sebagai program nasional," ujar Marinus Gea, Rabu (29/6/2026).
Pentingnya Evaluasi Menyeluruh
Marinus menegaskan bahwa pembangunan koperasi tidak boleh berorientasi pada penyediaan fasilitas fisik semata. Jika koperasi sudah dibangun tetapi masyarakat tidak memiliki daya beli atau akses untuk memanfaatkan layanan, tujuan program tidak akan tercapai secara optimal. Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas KDMP di Papua sebelum memperluas implementasi ke daerah lain.
Evaluasi ini penting agar anggaran negara digunakan secara lebih efisien dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Program pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Jangan sampai pembangunan menjadi mubazir karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Marinus.
Rekomendasi untuk Daerah Terpencil Lain
Marinus juga menilai pendekatan serupa perlu diterapkan di daerah-daerah terpencil lain yang memiliki karakteristik geografis dan ekonomi mirip dengan Papua. Ia berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan, sehingga KDMP mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur. Program yang dirancang secara top-down tanpa mempertimbangkan kondisi lokal, menurutnya, berpotensi hanya membuang anggaran tanpa hasil maksimal.
Dengan demikian, Marinus mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru memperluas program tanpa memastikan kesiapan dan relevansinya di lapangan. Langkah adaptif dan berbasis data sangat diperlukan untuk memastikan setiap rupiah dari APBN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua dan daerah tertinggal lainnya.
