Rieke Diah Pitaloka dan Kemensos Perkuat Data Tunggal untuk Bansos Tepat Sasaran
Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rieke Diah Pitaloka, melakukan kunjungan silaturahim ke kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta Pusat. Pertemuan ini membahas urgensi akurasi data tunggal nasional agar bantuan sosial dan berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat memberikan dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Menteri Sosial Sambut Baik Inisiatif DPR
Kedatangan Rieke Diah Pitaloka disambut langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul. Dalam sambutannya, Gus Ipul menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk mengawal dan memastikan data nasional ke depan semakin akurat dan dapat diandalkan.
"Yang disampaikan Bu Rieke ini adalah bagian dari upaya untuk memperkuat data kita. Jadi dengan perspektifnya, kita akan coba terus lakukan upaya-upaya ke depan supaya data kita lebih akurat," tegas Gus Ipul di Kantor Kemensos, seperti dikutip dari siaran pers resmi pada Selasa, 10 Februari 2026.
Gus Ipul juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kepedulian dan keaktifan Rieke Diah Pitaloka sebagai wakil rakyat dalam memberikan perspektif serta pandangan mengenai pentingnya penguatan Satu Data Indonesia. Menurutnya, hal ini sangat krusial untuk efektivitas program pemerintah.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagai Acuan Utama
Menteri Sosial menjelaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dimutakhirkan bersama Kemensos, kini telah menjadi acuan utama seluruh program pemerintah, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial.
"Kalau bansosnya tepat sasaran, itu akan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial," jelas Gus Ipul menegaskan pentingnya akurasi data.
Meski demikian, Gus Ipul mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait pemutakhiran data yang bersifat dinamis. Ia menekankan bahwa pemutakhiran berkala serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dan jajaran pemerintah menjadi kunci utama dalam menghadirkan data yang akurat, sehingga intervensi pemerintah benar-benar berdampak signifikan.
Proses Verifikasi Dimulai dari Tingkat Desa
Sebagai upaya konkret mendukung data yang lebih akurat, Gus Ipul menyatakan bahwa proses verifikasi dan validasi data saat ini telah dimulai dari tingkat paling bawah, yaitu desa.
"Mulai kemarin kita sudah bicara dengan Menteri Desa untuk menindaklanjuti, mulai dari tingkat desa. Itulah sebenarnya sesuai harapan dengan Bu Rieke. Jadi intinya semua yang kita diskusikan dalam rangka untuk menghadirkan data yang semakin akurat," ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan bahwa ke depan, apabila terdapat perubahan data, pemerintah akan berupaya melakukan sosialisasi secara bersama-sama, melibatkan pemerintah daerah dan wakil rakyat di parlemen, agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. "Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua," harapnya.
Rieke Tekankan Kebijakan Berbasis Data sebagai Fondasi
Di sisi lain, Rieke Diah Pitaloka menyampaikan bahwa pembenahan data merupakan persoalan mendasar yang selama ini kerap luput dari perhatian. Padahal, data yang aktual, akurat, dan relevan harus menjadi basis utama dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional.
Rieke menekankan bahwa kebijakan berbasis data menjadi kunci implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam bidang kesejahteraan sosial, dengan Kemensos sebagai salah satu leading sector.
Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini, penguatan kebijakan berbasis data menemukan momentum penting sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan pentingnya peningkatan data yang akurat.
"Kita tidak bisa lagi mengacu pada data-data yang kurang faktual, sehingga data-driven itu menjadi pengarusutamaan dari semua kebijakan yang digagas oleh Presiden Prabowo," tegas Rieke Diah Pitaloka.
Ia menegaskan bahwa data harus menjadi arus utama seluruh kebijakan pemerintah, memastikan setiap program yang diluncurkan berdasar pada informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
