Gubernur Jawa Barat Respons Aduan Tarif Mobil Desa di Ciamis Capai Ratusan Ribu Rupiah
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah memberikan respons terhadap pengaduan warga mengenai fasilitas Mobil Desa di Kabupaten Ciamis yang dikenakan tarif hingga ratusan ribu rupiah. Aduan ini sebelumnya viral di media sosial setelah seorang warga mengeluhkan mahalnya biaya penggunaan kendaraan desa untuk membawa pasien ke rumah sakit.
Peristiwa Terjadi di Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog
Insiden tersebut terjadi di Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dalam video yang beredar luas, warga tersebut mengaku tidak mampu membayar biaya Mobil Desa sebesar Rp 350.000 hingga Rp 400.000 saat hendak mengantarkan dua lansia yang sakit ke rumah sakit. Akibatnya, ia terpaksa membawa keduanya menggunakan sepeda motor, yang tentu saja berisiko tinggi bagi kesehatan dan keselamatan.
Dalam video tersebut, warga tersebut menyampaikan keluhannya dengan mengatakan, "Pak Dedi, tinggali Pak Dedi, anu bade ka rumah sakit belaan dirempet tiluan, teu sanggem mayar Mobil Desa na awis teuing". Ungkapan ini menggambarkan keputusasaan warga yang tidak sanggup membayar tarif yang dinilai terlalu mahal untuk layanan transportasi darurat.
Dampak dan Tanggapan dari Pemerintah Daerah
Pengaduan ini menyoroti masalah aksesibilitas layanan kesehatan di daerah pedesaan, di mana fasilitas transportasi seperti Mobil Desa seharusnya menjadi solusi bagi warga yang membutuhkan. Namun, tarif yang tinggi justru menghambat akses tersebut, memaksa warga mengambil risiko dengan menggunakan kendaraan pribadi yang kurang aman.
Respons dari Gubernur Dedi Mulyadi diharapkan dapat membawa solusi konkret, seperti:
- Peninjauan ulang terhadap kebijakan tarif Mobil Desa di seluruh Jawa Barat.
- Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan fasilitas desa untuk mencegah penyalahgunaan.
- Penyediaan subsidi atau bantuan bagi warga tidak mampu dalam mengakses layanan kesehatan.
Kasus ini juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset desa, agar tidak memberatkan masyarakat, terutama dalam situasi darurat seperti membawa pasien ke rumah sakit. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa layanan publik seperti ini tetap terjangkau dan efektif bagi semua warga, tanpa terkecuali.
