Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan peringatan keras kepada sekolah swasta yang telah bergabung dalam program sekolah gratis. Ia menegaskan bahwa sekolah-sekolah tersebut tidak diperkenankan lagi memungut biaya dalam bentuk apa pun kepada para siswa. Pramono memastikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas jika masih ditemukan praktik pungutan liar di lembaga pendidikan yang menjadi bagian dari program ini.
Ancaman Tindakan Tegas bagi Pelanggar
“Apabila setelah digratiskan masih ada yang menarik fasilitas atau biaya dari siswa, maka pemerintah DKI Jakarta akan mengambil keputusan tegas terhadap hal itu,” ujar Pramono saat ditemui di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat (8/5/2026). Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya kekhawatiran bahwa sejumlah sekolah swasta masih membebani orang tua siswa dengan berbagai biaya tambahan meskipun sudah digratiskan.
Kolaborasi dengan DPRD DKI Jakarta
Pramono menekankan bahwa keberhasilan program sekolah gratis tidak bisa dicapai sendirian oleh Pemprov DKI. Dibutuhkan sinergi dengan DPRD DKI Jakarta. Oleh karena itu, ia berencana segera mengadakan pertemuan resmi dengan komisi terkait di DPRD untuk membahas lebih lanjut pelaksanaan program tersebut.
“Komisi yang berwenang di DPRD akan segera saya terima secara resmi. Karena memberikan fasilitas sekolah gratis tidak mungkin dilakukan sendirian oleh pemerintah DKI Jakarta. Harus bersama-sama dengan DPRD,” jelasnya.
Penambahan Kuota dan Sekolah Tahun Depan
Menurut Pramono, pembahasan bersama DPRD juga akan menentukan apakah ada penambahan jumlah sekolah atau kuota penerima manfaat program sekolah gratis pada tahun depan. Keputusan tersebut akan diambil secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif.
“Untuk tahun depan, berapa jumlah yang akan ditambahkan tentunya juga menjadi keputusan bersama,” imbuhnya.
Program sekolah gratis di Jakarta merupakan salah satu upaya Pemprov DKI untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga. Dengan adanya peringatan ini, diharapkan sekolah swasta yang sudah menerima subsidi dapat mematuhi aturan dan tidak lagi membebani siswa dengan biaya tambahan.
