Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka kemungkinan penggunaan dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Corporate Social Responsibility (CSR), untuk mempercepat perbaikan sekolah-sekolah yang rusak di Jakarta. Langkah ini diambil agar pembangunan infrastruktur pendidikan tidak harus menunggu ketersediaan anggaran dalam APBD.
Keputusan Perbaikan SDN 09 Kebayoran Lama
Hal itu disampaikan Pramono dalam acara Jakarta Budget Talks: Menavigasi APBD Jakarta: Perkuat Kinerja, Kepentingan Publik Terjaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/7/2026). Pramono menjawab pertanyaan mengenai kondisi sekolah rusak, termasuk SD Negeri 09 di Kebayoran Lama. "Saya sudah memutuskan di SD yang ada di Kebayoran Lama itu segera harus dibangun. Kalau memang belum ada dana dari APBD, maka dibuka ruang apakah itu dari KLB, dari CSR atau dari manapun yang penting harus segera dibangun," kata Pramono.
Respons Cepat Setelah Mengetahui Kondisi
Pramono mengaku baru mengetahui kondisi sekolah tersebut setelah mendapat pertanyaan dari media. Dia pun langsung menggelar rapat khusus dan meninjau lokasi. "Saya betul-betul ketika ditanya memang belum tahu. Begitu saya tahu, kemarin kami langsung secara khusus mengadakan rapat tentang hal ini," ujarnya.
Transparansi dan Prioritas Pendidikan
Dia menegaskan pihaknya tidak akan menutup-nutupi persoalan sekolah rusak. Menurutnya, seluruh sekolah yang masuk daftar prioritas akan ditangani secara bertahap. "Bagi Jakarta yang seperti ini harus ditangani secara baik, tetapi kami tidak perlu kemudian menutup-nutupi itu. Harus terbuka apa adanya," ucapnya. Pramono juga memastikan bukan hanya SD di Kebayoran Lama yang akan diperbaiki, namun seluruh sekolah yang masuk dalam daftar kerusakan akan diupayakan diperbaiki. "Bukan hanya yang kemarin diviralkan, tetapi di tempat yang lain, 22 yang ada segera akan kami selesaikan. Jadi itu intinya," katanya.
Komitmen Anggaran Pendidikan
Lebih lanjut, Pramono mengatakan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas Pemprov DKI. Meskipun Jakarta mengalami pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, anggaran untuk pendidikan tidak akan berkurang. "Dana APBD Jakarta untuk pendidikan, terutama KJP, KJMU, pembangunan sekolah, termasuk menggratiskan 103 sekolah swasta, tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh berkurang sesen pun," imbuhnya.
