Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik 1.204 lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai pamong praja muda dalam sebuah upacara di kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, pada Rabu, 29 Juli 2026. Dalam sambutannya, Prabowo memberikan instruksi tegas kepada para praja muda untuk menjauhi praktik korupsi dan mengutamakan pelayanan kepada rakyat.
Pesan Antikorupsi dari Presiden
Prabowo menekankan bahwa masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit dan aparat negara yang korup. "Rakyat membutuhkan bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan," ujar Prabowo di hadapan para lulusan.
Menurut Presiden, menjadi pamong praja bukan sekadar menyandang pangkat atau jabatan. Kehormatan seorang aparatur negara tidak diukur dari kedudukannya, melainkan dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. "Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya," tambahnya.
Pamong Praja sebagai Wajah Negara
Prabowo menegaskan bahwa para pamong praja merupakan wajah dan lambang negara di mana pun mereka mengabdi nanti. Sikap dan penampilan mereka akan menjadi penilaian rakyat terhadap negara. "Apakah negara hadir atau tidak, apakah negara tertib atau tidak, apakah negara membanggakan atau tidak, apakah negara kita negara yang terhormat atau tidak," kata Prabowo.
Presiden meminta seluruh pamong praja untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, karena kinerja mereka akan menentukan kecintaan dan kepercayaan rakyat kepada negara. Ia memperingatkan bahwa kekecewaan rakyat terhadap seorang pamong praja dapat merusak kepercayaan terhadap negara secara keseluruhan. "Tetapi jika saudara mengecewakan rakyat, yang rusak bukan hanya nama saudara, melainkan yang rusak adalah kepercayaan rakyat kepada negara," tegasnya.
Dampak Instruksi bagi Birokrasi
Instruksi Presiden ini diharapkan menjadi pedoman bagi para pamong praja muda dalam menjalankan tugas pemerintahan di berbagai daerah. Dengan jumlah 1.204 lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia, pesan antikorupsi dari Prabowo menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini serius memberantas korupsi di jajaran birokrasi.
Para pengamat kebijakan menilai bahwa penekanan pada kejujuran dan disiplin merupakan langkah tepat untuk memperbaiki citra aparatur negara. Namun, implementasi di lapangan tetap menjadi tantangan. Diperlukan pengawasan dan sistem yang mendukung agar para pamong praja benar-benar dapat bekerja bersih dan melayani rakyat.
Pelantikan ini juga menjadi momentum bagi IPDN untuk terus mencetak pamong praja yang berintegritas. Dengan adanya arahan langsung dari Presiden, diharapkan para lulusan semakin termotivasi untuk menjadi abdi negara yang profesional dan antikorupsi.
