Pemprov DKI Jakarta Siapkan Relokasi Sementara untuk Warga Bantaran Rel Senen
Merespons arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan langkah konkret untuk menangani permukiman warga di bantaran rel kereta api kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pemprov akan menyediakan rumah susun (rusun) sebagai tempat relokasi sementara bagi warga yang tinggal di area tersebut, yang dinilai tidak layak huni.
Dukungan Penuh dari Pemprov DKI
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi, Chico Hakim, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung program pemerintah pusat dalam hal ini. "Dari kita kan, kita nunggu arahan aja dari pemerintah pusat. Pak Pram (Gubernur Jakarta, red) kan, kalau tanya soal kita support program pusat, jawabannya pasti iya," ujar Chico kepada wartawan pada Minggu, 29 Maret 2026.
Chico menjelaskan bahwa pembangunan rusun akan dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara Pemprov DKI bertugas menyiapkan relokasi sementara. "Lahannya punya pusat, mungkin di daerah-daerah situ juga, tanya sama pemerintah pusat. Tapi yang pasti kita sementara kan ada relokasi dulu kan. Kan itu tempatnya tidak layak, relokasinya kita siapin rusun-rusun kita," jelasnya.
Lokasi Rusun yang Telah Disiapkan
Pemprov DKI telah mengidentifikasi beberapa lokasi rusun yang siap digunakan untuk relokasi sementara warga bantaran rel Senen. Chico Hakim menyebutkan bahwa dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DRPKP), telah disiapkan rusun di Nagrak dan Rorotan di Jakarta Utara, serta Rusun PIK Pulogadung di Jakarta Timur. Persiapan ini menunjukkan komitmen Pemprov dalam menangani isu permukiman tidak layak secara cepat dan terstruktur.
Rapat Koordinasi dengan Menteri PKP
Untuk mempercepat proses, Pemprov DKI akan mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Chico mengonfirmasi bahwa pembahasan akan dilakukan pada Minggu sore, 29 Maret 2026. "Minggu sore baru mau dirapatkan dengan Menteri PKP," ujarnya. Rapat ini diharapkan dapat menyinkronkan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program hunian layak bagi warga.
Latar Belakang Arahan Presiden Prabowo
Inisiatif ini berawal dari kunjungan atau blusukan Presiden Prabowo Subianto ke bantaran rel kereta api kawasan Senen pada Jumat, 27 Maret 2026. Setelah mendengarkan aspirasi warga, Prabowo langsung memerintahkan sejumlah pejabat untuk membangun hunian yang layak. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan melalui akun Instagram Setkab bahwa presiden memberikan perintah kepada Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Plt Dirut Perumnas Imelda Alini Pohan, dan Dirut PT KAI Bobby Rasyidin.
Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Prabowo, dengan fokus pada pembangunan rumah hunian bagi warga yang masih tinggal di pinggir rel kereta api. Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menertibkan kawasan yang berisiko tinggi akibat aktivitas kereta api.
Dengan persiapan yang telah dilakukan, Pemprov DKI Jakarta berharap program relokasi ini dapat berjalan lancar, memberikan solusi sementara yang aman dan layak bagi warga bantaran rel Senen, sambil menunggu pembangunan hunian permanen oleh pemerintah pusat.
