Pemkab Tangerang Rencanakan WFH bagi 50 Persen Aparatur Sipil Negara
Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, mulai melakukan kajian mendalam terkait penerapan kebijakan Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya. Inisiatif ini muncul sebagai respons atas imbauan penghematan energi dari pemerintah pusat, menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak secara global yang berdampak pada kondisi ekonomi.
Skema WFH: Satu Hari Per Pekan dengan Pengawasan Ketat
Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, mengungkapkan bahwa rencana kebijakan WFH ini sedang dalam tahap perumusan. "Presiden telah memberikan pernyataan agar kita melakukan penghematan energi. Oleh karena itu, kita akan segera merumuskan terkait kebijakan WFH ini," ujarnya di Tangerang pada Kamis, 26 Maret 2026.
Nantinya, skema WFH akan berlaku hanya satu hari dalam sepekan, sementara sisa hari kerja tetap dilaksanakan di kantor. Maesyal menegaskan bahwa Pemkab Tangerang memilih opsi WFH dibandingkan work from anywhere untuk memudahkan pengawasan terhadap kinerja ASN. Selama penerapan WFH, ASN diwajibkan melakukan absensi dua kali sehari, yaitu pada jam masuk kerja pukul 07.30 WIB dan jam pulang kerja pukul 16.00 WIB.
Penerapan Terbatas untuk 50 Persen Pegawai Non-Pelayanan Masyarakat
Kebijakan WFH ini rencananya hanya akan diberlakukan untuk 50 persen pegawai yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan lancar tanpa gangguan. Adapun daftar ASN yang tetap bekerja dengan jadwal normal meliputi:
- ASN di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa
- Organ perangkat daerah seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Badan Pendapatan Daerah
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup
"ASN yang berhadapan langsung dengan masyarakat tetap 100 persen seperti biasa karena menjalankan tugas ke wilayah dan masyarakat," jelas Maesyal. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat menyeimbangkan efisiensi energi dengan kelancaran pelayanan publik di Kabupaten Tangerang.
