Pemerintah Indonesia telah secara resmi menetapkan kebijakan satu hari kerja dari rumah atau work from home (WFH) dalam satu pekan sebagai langkah strategis untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM). Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap dampak gejolak harga minyak dunia yang dipicu oleh konflik di kawasan Timur Tengah.
Pengumuman Resmi Dijadwalkan Pekan Ini
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengonfirmasi bahwa penetapan hari WFH telah diselesaikan dan akan diumumkan kepada publik dalam waktu dekat. "Pokoknya sudah ditetapkan pekan ini," tegas Airlangga usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pengusaha Amerika Serikat, Ray Dalio, di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (27/3/2026).
Airlangga menegaskan bahwa pengumuman tersebut tidak akan melewati bulan Maret, mengingat waktu yang tersisa masih memadai. "Secepatnya, kan tinggal berapa, bulan ini tinggal berapa hari kan. Jadi masih ada waktu," ujarnya menambahkan.
Dukungan dan Monitoring Langsung dari Presiden
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, juga memberikan sinyal positif terkait implementasi kebijakan ini. Dia menyatakan bahwa Presiden Prabowo secara aktif memantau perkembangan pembahasan hari WFH. "WFH sudah, kan Pak Presiden monitor langsung begitu. Ini sebentar lagi diumumkan oleh Pak, Pak Menko Perekonomian," jelas Purbaya.
Kebijakan ini rencananya akan berlaku untuk pegawai pemerintahan, dengan skema kerja fleksibel yang memungkinkan satu hari dari lima hari kerja dilakukan secara remote. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam penghematan energi nasional.
Respons dari Legislator: Baik untuk Jangka Pendek
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menyambut baik inisiatif pemerintah tersebut sebagai langkah taktis yang positif. Namun, politisi dari PDIP ini mengingatkan bahwa kebijakan WFH satu hari per pekan hanya bersifat sementara dan tidak boleh dijadikan solusi tunggal untuk mengatasi persoalan tingginya harga minyak.
"Gagasan ini bisa dianggap baik sebagai langkah taktis jangka pendek, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai solusi tunggal atas persoalan tingginya harga minyak," kata Aria Bima saat dihubungi terpisah.
Dia juga memahami bahwa pemerintah saat ini tengah mengkaji secara mendalam skema kerja fleksibel tersebut, yang tidak hanya ditujukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga melibatkan sektor swasta dan pemerintah daerah. Kajian ini dilakukan sebagai antisipasi atas lonjakan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil.
Latar Belakang: Dampak Konflik Timur Tengah
Aria Bima menambahkan bahwa kondisi harga minyak global memang sedang mengalami gejolak tajam akibat eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Situasi ini mendorong pemerintah untuk mencari solusi praktis guna mengurangi tekanan pada anggaran negara dan konsumsi BBM domestik.
Dengan penetapan hari WFH ini, pemerintah berharap dapat menekan penggunaan kendaraan bermotor yang berimbas pada penghematan BBM secara nasional. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya untuk mendorong adaptasi pola kerja yang lebih fleksibel di era modern.
