Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, memerintahkan jajarannya untuk mempercepat penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat dengan tetap menjaga ketepatan sasaran. Proses rekrutmen siswa tidak hanya mengejar jumlah, tetapi juga harus benar-benar menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat memimpin Rapat Dinas di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, pada Senin, 18 Mei 2026. Rapat dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, serta Kepala Sentra dan Balai se-Indonesia melalui Zoom. Sementara jajaran Eselon I dan II, para Kepala Biro, Staf Khusus Menteri, dan Tenaga Ahli Menteri mengikuti secara offline.
Percepatan Penjangkauan dengan Tepat Sasaran
Gus Ipul menegaskan, "Tolong dipercepat, tapi meskipun cepat, tidak boleh tidak tepat sasaran. Jangan lupa siswa harus mencakup SD, SMP, SMA. Jika teman-teman mengalami kesulitan, bisa langsung turun bersama Pak Bupati." Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis pada hari yang sama.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal melaporkan bahwa hingga saat ini proses penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat telah mencapai 12.676 anak. Rinciannya terdiri dari 4.328 calon siswa SD, 4.604 calon siswa SMP, dan 2.935 calon siswa SMA. Proses penjaringan masih terus berlangsung hingga menjelang tahun ajaran baru.
Pemerintah menargetkan penerimaan siswa baru tahun ini sebanyak 32.640 siswa. Sementara itu, jumlah siswa yang sudah belajar di 166 Sekolah Rakyat sebanyak 14.936 siswa.
Evaluasi Tata Kelola Pengadaan
Selain membahas penjangkauan siswa, rapat juga mengevaluasi tata kelola pengadaan dan penyerapan anggaran program Sekolah Rakyat. Gus Ipul menilai pengadaan harus dibenahi sejak tahap perencanaan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Kita dituntut melakukan penyerapan anggaran sesuai target, tetapi praktiknya seringkali pengadaan menumpuk di akhir tahun dan akhirnya kejar tayang," ungkapnya.
Gus Ipul menyoroti sejumlah catatan dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan pagu yang minim pertimbangan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang terlambat, HPS yang tidak matang, hingga administrasi yang kurang tertib. Oleh karena itu, ia meminta tanggung jawab pengadaan disusun lebih proporsional dan selaras dengan struktur jabatan agar kontrol internal lebih kuat.
"Jangan terlalu nyaman dengan orang-orang tertentu. Kerja harus sistemik, bukan personal," tuturnya.
Peringatan Anti-Korupsi
Gus Ipul mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga program Sekolah Rakyat dari praktik korupsi maupun penyimpangan lainnya. "Jangan sampai Sekolah Rakyat dinodai praktik-praktik korupsi. Kita jaga bersama-sama," tegasnya.
Evaluasi Pengadaan Perlengkapan
Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico memaparkan hasil evaluasi pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat. Menurutnya, sejumlah item kebutuhan akan disesuaikan kembali berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan waktu penggunaannya.
Robben menjelaskan bahwa pengadaan pemerintah wajib dilakukan melalui e-katalog sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 50 ayat (5), sehingga tidak dapat dilakukan melalui platform e-commerce umum. "Kalau kita beli di e-commerce malah menjadi masalah, karena pengadaan pemerintah wajib melalui e-katalog LKPP," jelasnya.
Menurutnya, harga barang di e-katalog dibentuk melalui mekanisme kurasi LKPP dengan mempertimbangkan berbagai komponen, mulai dari penggunaan produk dalam negeri, keterlibatan UMKM, hingga pajak.
Sementara itu, Plt Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi dalam setiap proses pengadaan. "Jangan menyepelekan hal-hal kecil terkait administrasi, karena dari situ bisa membuka peluang masalah yang lebih besar," tutup Dody.
