Mensos dan Mendagri Tinjau Huntara di Pidie Jaya, Target Nol Pengungsi di Tenda Sebelum Lebaran
Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, bersama Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Bencana Sumatera, Tito Karnavian, melakukan peninjauan langsung ke hunian sementara (huntara) bagi para pengungsi di Desa Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, pada Jumat (6/3). Lokasi huntara ini berada tidak jauh dari Kantor Bupati Pidie Jaya, memudahkan akses koordinasi pemerintah setempat.
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pengungsi dapat tinggal secara layak di huntara serta bantuan pemerintah tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Dalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian mengungkapkan bahwa jumlah pengungsi yang masih tinggal di tenda telah berkurang signifikan. Dari sekitar 11 ribu pengungsi pada pekan lalu, kini tersisa sekitar 6 ribu orang. Pemerintah menargetkan agar sebelum Idulfitri, semua pengungsi di lokasi bencana sudah direlokasi ke huntara yang lebih nyaman dan aman.
Target Relokasi dan Dukungan Logistik
"Target kami dengan BNPB kemarin, semua akan di huntara. Untuk masalah makanannya, nanti 10 hari ke depan ditanggung oleh BNPB, setelah itu akan menggunakan uang jadup dari Kemensos," jelas Tito dalam keterangan tertulis pada Jumat (6/3/2026). Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar para pengungsi selama masa transisi.
Selama peninjauan, Gus Ipul dan Tito beserta rombongan memeriksa secara detail sarana dan prasarana huntara yang dibangun oleh BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka mengevaluasi unit hunian, dapur umum, serta fasilitas toilet untuk memastikan kenyamanan penghuni. Interaksi langsung dengan warga huntara juga dilakukan, di mana mereka mendengarkan masukan dan keluhan terkait kondisi tempat tinggal sementara tersebut.
Dua Tahap Penanganan Bencana
Gus Ipul menjelaskan bahwa penanganan bencana dilaksanakan melalui dua tahap utama: masa kedaruratan dan pascakedaruratan. Pada masa kedaruratan, prioritas utama adalah penyelamatan korban dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Selanjutnya, pemerintah fokus pada penyiapan huntara sebelum para pengungsi dapat menempati hunian tetap (huntap) yang lebih permanen.
"Dalam pelaksanaannya, mungkin kalau ada kurang-kurang, mohon dimaklumi. Bahkan standarnya bisa jadi berbeda. Karena ingin memberikan yang terbaik secepatnya untuk para pengungsi. Istilahnya Pak Mendagri, daripada di pengungsian, lebih baik pergi huntara," ujar Gus Ipul. Ia menambahkan bahwa selama masyarakat tinggal di huntara, pemerintah akan terus memperbaiki berbagai kekurangan dan menindaklanjuti keluhan warga secara responsif.
Bantuan Ekonomi dan Akurasi Data
Selain penyediaan hunian, pemerintah juga menyalurkan bantuan ekonomi kepada setiap keluarga yang menempati huntara maupun huntap. "Ada bantuan isian rumah satu keluarga, indeksnya secara nasional itu Rp3 juta. Jadi setiap keluarga yang masuk ke huntara atau huntap dibantu dengan isian rumah. Dalam rangka pembantu pemulihan ekonomi, di awal-awal untuk memulai hidup baru, maka dibantu stimulan sosial ekonomi (sebesar) Rp5 juta per keluarga," jelas Gus Ipul. Selain itu, selama tinggal di huntara, warga menerima bantuan jaminan hidup (jadup) sebesar Rp450 ribu per orang selama tiga bulan.
Gus Ipul menekankan bahwa keakuratan data penerima bantuan merupakan aspek krusial dalam penanganan bencana. Pemerintah daerah, khususnya bupati atau wali kota, memegang peran penting dalam proses pendataan karena paling memahami kondisi wilayahnya. Data tersebut kemudian diverifikasi bersama BNPB, dengan pengawasan dari kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan akuntabilitas.
"Sehingga semuanya seperti arahan Presiden Prabowo Subianto, bantuan cepat sampai tetapi tetap bisa dipertanggungjawabkan dengan baik," pungkas Gus Ipul. Turut mendampingi dalam kunjungan ini adalah Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi, menunjukkan sinergi antar tingkat pemerintahan dalam penanganan bencana.
