Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan transformasi digital di Indonesia bukan sekadar modernisasi, melainkan juga mengedepankan keadilan. Teknologi harus mampu menghapus hambatan, bukan menciptakan hambatan baru.
Keynote di OECD Global Symposium
Hal itu disampaikan Menteri PANRB, Rini Widyantini, saat memberikan pidato utama dalam acara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Global Symposium di Seoul, Korea Selatan, pada Jumat (22/5/2026). Dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (25/5/2026), ia menekankan bahwa pemerintah Indonesia meyakini masa depan tata kelola transformasi digital harus berlandaskan pada kepercayaan.
"Bukan sekadar kepercayaan digital terhadap keamanan teknis, melainkan kepercayaan yang kokoh bahwa pemerintah benar-benar memahami realitas yang dihadapi masyarakat," ujar Rini.
Tantangan Geografis dan Digital
Indonesia memiliki salah satu populasi pengguna digital terbesar di dunia dengan lebih dari 229 juta pengguna internet. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan 280 juta penduduk, jarak geografis dapat berujung pada ketidaksetaraan sosial.
Rini menjelaskan bahwa bagi masyarakat biasa, transformasi tidak dirasakan melalui istilah teknis, melainkan melalui momen-momen personal, seperti:
- Layanan publik berjalan lancar di tengah krisis.
- Warga lanjut usia tidak lagi lelah mengurus birokrasi.
- Pencari kerja muda mengakses peluang secara instan karena basis data terhubung.
- Ibu di desa terpencil tidak perlu mengorbankan penghasilan untuk mengurus dokumen administratif.
"Inilah momen-momen ketika pemerintah terasa dapat dijangkau, manusiawi, dan hadir bagi jutaan orang. Layanan publik bukan sistem abstrak; ia menentukan apakah mempermudah atau mempersulit," tegasnya.
Penguatan Infrastruktur Digital Publik
Pemerintah Indonesia telah memperkuat Digital Public Infrastructure (DPI) melalui identitas digital yang tangguh, sistem pembayaran digital terintegrasi, pertukaran data yang aman, layanan efisien, dan penerapan kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab. Saat ini, Indonesia mengembangkan INAku, portal terintegrasi untuk menyederhanakan layanan publik dalam satu proses yang terhubung.
"Yang lebih penting, kami memastikan sistem pendukung ini memberikan dampak nyata dan langsung bagi warga biasa," kata Rini.
Identitas Digital dan GovTech
Secara bersamaan, pemerintah mempercepat penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan layanan lintas lembaga melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). IKD telah menghubungkan jutaan pengguna dengan layanan publik, sementara SPLP menjadi infrastruktur interoperabilitas nasional.
GovTech dipandang bukan sekadar kumpulan platform digital, melainkan pendorong institusional untuk transformasi seluruh pemerintahan. GovTech menjembatani kesenjangan antara perancangan dan pelaksanaan kebijakan, memastikan interoperabilitas kelembagaan, serta mempercepat layanan berpusat pada warga.
"Pada akhirnya, transformasi digital bukan sekadar soal kenyamanan. Ini tentang membangun negara yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya," tutup Rini.
