Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran diperbaiki setelah realisasi anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2025 hanya mencapai 42,9 persen, terendah dalam sejarah. Hal ini disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Penyebab Rendahnya Realisasi Anggaran
Menurut Budi, rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh adanya anggaran senilai Rp12,3 triliun yang diblokir sehingga tidak dapat digunakan. "Memang pencapaian Kemenkes tahun 2025 itu terendah dalam sejarah, 42,9%. Penyebabnya kenapa? Karena anggarannya dikasih itu diblokir Rp12,3 triliun. Jadi tidak bisa dipakai anggarannya. Dikasih anggaran, tapi tidak bisa kita dipakai, ya, tidak bisa kita cairkan," kata Budi.
Ia menambahkan bahwa jika blokir tersebut dihilangkan, realisasi sebenarnya mencapai 93%. "Kalau kita hilangkan blokir ini dari angka, sebenarnya realisasinya tetap di atas 90%, yaitu 93% ya, 93%. Masih lebih baik dari tahun 2022," sambungnya.
Dampak Blokir pada Program Kesehatan
Budi menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran terbesar terjadi pada program kesehatan lanjutan, kesehatan primer, Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan, serta program pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P). Pemblokiran ini berakibat pada rendahnya realisasi anggaran di sektor-sektor tersebut.
Ia meminta agar mekanisme pemblokiran anggaran diperbaiki. Menurutnya, anggaran yang diblokir sebaiknya tidak lagi dihitung sebagai anggaran yang telah diberikan kepada kementerian. "Sampai saat ini kita ke depannya juga mau lebih terbuka ke Kementerian Keuangan. Kalau diblokir, jangan dibilang itu dikasih anggarannya dong. Lebih baik di Juni ditarik aja kalau mau. Jadi jangan seakan-akan anggarannya tinggi tapi kita nggak bisa pakai," jelasnya.
Permintaan Perbaikan Tata Kelola
Budi juga menyoroti keterlambatan penyerapan anggaran karena blokir baru dibuka pada bulan November. "Karena even sebagian pun penyerapan kita ada yang agak terlambat karena blokirnya baru dibuka bulan November. Sehingga ya nggak punya waktu kita untuk bisa merealisasikan anggaran tersebut," sambungnya.
Dia pun meminta Kementerian Keuangan untuk memperbaiki tata kelola pemblokiran anggaran agar kondisi serupa tidak terulang. Jika anggaran tidak akan digunakan, sebaiknya diputuskan paling lambat pada Juni atau September. "Kalau memang ingin ditarik, nggak apa-apa ditarik. Tapi kalau bisa Juni lah ditarik, atau September ditarik, agar teman-teman di DPR Komisi IX juga memahami gitu, memahami karena kita nggak selalu bisa rutin meng-update ada yang diblokir atau tidak kan, ada yang diblokir atau tidak," ungkap Budi.
"Jadi saya minta kalau memang nggak bisa ditarik, tolong ditarik dari anggaran kita Juni atau September, sehingga teman-teman di DPR juga paham," imbuhnya.
