Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi mewisuda sebanyak 1.404 mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam Sidang Senat Terbuka yang digelar di Gedung Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Minggu (26/7/2026). Dalam sambutannya, Tito menekankan bahwa wisuda bukanlah akhir, melainkan awal pengabdian sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang harus dijalankan dengan penuh integritas hingga akhir karier.
Ratusan Lulusan dari Berbagai Jenjang
Para wisudawan terdiri dari 45 lulusan Program Doktor Ilmu Pemerintahan, 73 lulusan Program Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, 1.204 lulusan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, dan 82 lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan. Kehadiran para lulusan ini dinilai sebagai pencapaian signifikan bagi IPDN yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam melahirkan ilmuwan di bidang pemerintahan.
Ilmu Pemerintahan sebagai Fondasi Profesi
Dalam pidatonya, Mendagri Tito menyampaikan bahwa momen wisuda ini membahagiakan tidak hanya bagi wisudawan dan IPDN, tetapi juga bagi negara. "Tentu ini juga membahagiakan bagi negara, kenapa? Karena telah lahir para pemikir-pemikir di bidang ilmu pemerintahan dengan berbagai jenjang tingkatan S1, S2, dan S3," ujar Tito. Ia menegaskan bahwa profesi di bidang pemerintahan harus didasarkan pada ilmu pengetahuan. Suatu profesi, menurutnya, harus memiliki disiplin ilmu yang diakui, ditempuh melalui proses pendidikan memadai, memiliki kode etik, serta berorientasi pada pengabdian kepada masyarakat. Karena itu, ilmu pemerintahan menjadi fondasi utama bagi aparatur dalam menjalankan tugasnya.
Pentingnya Pola Pikir Ilmiah dalam Kebijakan Publik
Mendagri juga menekankan perbedaan antara jenjang pendidikan S1, S2, dan S3, terutama dalam hal kemampuan berpikir ilmiah. "Tapi saya harus ingatkan, terutama untuk teman-teman yang S2, S3. Beda S1, S2, S3 adalah kemampuan mindset, merubah cara berpikir, cara berpikir ilmiah yang lebih kompleks," jelasnya. Penguasaan ilmu pengetahuan menjadi pembeda antara pengambilan kebijakan berbasis kajian ilmiah dengan yang hanya mengandalkan intuisi. Lulusan IPDN dibekali kemampuan berpikir ilmiah agar mampu menyusun kebijakan publik berdasarkan teori, data, dan metodologi yang tepat.
Integritas hingga Akhir Pengabdian
Di akhir sambutannya, Mendagri mengingatkan para lulusan bahwa wisuda merupakan awal pengabdian sebagai ASN yang akan mengemban tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat. "Dengan menjadi sarjana dan Insyaallah enggak lama lagi juga dilantik [menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil]. Maka adik-adik akan memulai hidup yang baru, hidup di birokrasi pemerintahan," ujarnya. Ia berharap seluruh lulusan dapat mengabdikan ilmu yang diperoleh untuk memperkuat birokrasi Indonesia. "Kita harapkan juga 1.204 yang lulus ini juga nanti mengakhiri semua kariernya dalam keadaan yang baik dan nama yang baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan kepada kita semua. Kepada para wisudawan, selamat telah wisuda hari ini. Selamat menjadi seorang ilmuwan," tandasnya.
Kehadiran Pejabat dan Harapan ke Depan
Turut hadir dalam acara wisuda tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Rektor IPDN Halilul Khairi, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang, serta civitas academica IPDN. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan dukungan penuh terhadap pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan. Dengan dilantiknya para lulusan sebagai CPNS, diharapkan birokrasi Indonesia semakin kuat dan berintegritas.
